Masyarakat seharusnya tidak perlu menebak berapa lama sebuah layanan selesai, dokumen apa yang dibutuhkan, berapa biayanya, atau ke mana harus mengadu ketika terjadi masalah. Di sinilah standar pelayanan publik berperan. Standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan sekaligus acuan penilaian kualitas pelayanan yang menjadi kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat....
Branding pemerintah daerah sering disamakan dengan pekerjaan membuat logo, slogan, atau desain media sosial. Padahal, branding yang kuat tidak berhenti pada identitas visual. Branding pemerintah daerah adalah proses membangun persepsi publik terhadap institusi melalui identitas, pelayanan, kebijakan, komunikasi, dan pengalaman masyarakat secara konsisten. Artinya, humas atau Diskominfo tidak cukup membuat pemerintah terlihat menarik. Branding harus...
Reputasi BUMN tidak dibentuk hanya dari pemberitaan positif. Publik menilai perusahaan negara melalui kualitas layanan, kinerja bisnis, tata kelola, perilaku pimpinan, respons terhadap masalah, hingga konsistensi antara janji dan tindakan. Posisi BUMN membuat pengelolaan reputasi lebih kompleks dibandingkan perusahaan swasta. Perusahaan tetap memiliki target komersial, tetapi juga berhadapan dengan pemerintah, regulator, investor, pegawai, pelanggan, media,...
Ketika kebijakan mendapat kritik, humas diminta memberikan penjelasan. Ketika program kurang dikenal, humas diminta memperluas publikasi. Namun, apakah humas sudah dilibatkan ketika kebijakan dan program tersebut dirancang? Pertanyaan itu menunjukkan persoalan mendasar dalam fungsi kehumasan pemerintah. Jika keterlibatan humas baru dimulai setelah keputusan dibuat, ruang yang tersedia hanya untuk menjelaskan. Kesempatan untuk membaca kekhawatiran masyarakat,...
Menjelang penyusunan program tahunan, tim humas biasanya mulai menyiapkan rencana publikasi, Media Relations, kampanye media sosial, hingga agenda sosialisasi. Jadwal dan anggaran tersedia. Namun, ada satu pertanyaan yang sering belum terjawab. Masalah komunikasi apa yang sebenarnya hendak diselesaikan? Ketika perencanaan langsung dimulai dari kegiatan, instansi berisiko mengulang pendekatan lama tanpa mengetahui efektivitasnya. Kegiatan dapat terlaksana...
Media sosial aktif, siaran pers rutin terbit, dan pemberitaan terus bertambah. Laporan kehumasan pun menunjukkan seluruh kegiatan telah terlaksana. Namun, apakah masyarakat memahami kebijakan yang disampaikan? Apakah informasi membantu mereka mengakses layanan? Apakah komunikasi tersebut memperkuat kepercayaan terhadap instansi? Pertanyaan ini memperlihatkan perbedaan antara kegiatan komunikasi yang terlaksana dan tujuan komunikasi yang benar benar tercapai....
Jl. Raya Haji Nawi 9Q, Gandaria Selatan
Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Jakarta 12420
[email protected] | 0818 233 003
@ 2024 PT Govcom Mitra Pemerintah.
All Right Reserved.