Teori komunikasi krisis adalah kerangka yang membantu organisasi memahami situasi krisis, membaca reaksi publik, dan memilih respons berdasarkan tingkat ancaman, tanggung jawab yang dipersepsikan, serta kebutuhan stakeholder. Bagi humas pemerintah, teori penting agar respons tidak hanya bertumpu pada intuisi. Bencana alam, gangguan layanan, serangan siber, kesalahan internal, dan tuduhan terhadap institusi memiliki karakter berbeda. Karena...
Stakeholder management adalah proses sistematis untuk mengenali, memetakan, memprioritaskan, dan mengelola hubungan dengan pihak yang dapat memengaruhi atau terdampak oleh kebijakan dan keputusan organisasi. Dalam konteks pemerintah dan BUMN, stakeholder bukan hanya mitra kerja. Mereka dapat berupa pimpinan, ASN, unit teknis, masyarakat, media, DPR/DPRD, lembaga pengawas, komunitas, akademisi, dunia usaha, sampai kelompok yang terdampak langsung...
ILM adalah singkatan dari Iklan Layanan Masyarakat. Berbeda dengan iklan komersial yang bertujuan menjual produk atau jasa, ILM digunakan untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan kepentingan publik. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mendefinisikan siaran iklan layanan masyarakat sebagai iklan nonkomersial yang bertujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan pesan kepada masyarakat...
Risiko tidak selalu bisa dihilangkan. Namun, pemerintah dan BUMN dapat mencegah ketidakpastian berubah menjadi kepanikan, kesalahpahaman, atau krisis kepercayaan melalui komunikasi yang tepat. Komunikasi risiko adalah proses pertukaran informasi, saran, dan pandangan mengenai risiko antara organisasi, ahli, pejabat, dan pihak yang terdampak agar mereka memahami situasi, dampak yang mungkin terjadi, serta tindakan yang perlu dilakukan....
Media sosial pemerintah bukan sekadar tempat mengunggah dokumentasi rapat, kunjungan pejabat, atau kegiatan seremonial. Ia merupakan kanal komunikasi publik untuk menjelaskan kebijakan, memberi layanan informasi, membaca respons masyarakat, dan membangun kepercayaan. Media sosial pemerintah adalah akun resmi yang dikelola instansi untuk berkomunikasi dengan publik melalui platform digital. Pengelolaannya perlu memiliki tujuan, audiens, pesan, tata kelola,...
Acara resmi pemerintah tidak cukup hanya berjalan tepat waktu. Posisi pejabat, susunan acara, penghormatan, pakaian, kunjungan, dokumentasi, hingga informasi yang disampaikan kepada publik perlu tertata dengan benar. Di sinilah fungsi keprotokolan bekerja. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, terutama tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Pengertian...
Masyarakat seharusnya tidak perlu menebak berapa lama sebuah layanan selesai, dokumen apa yang dibutuhkan, berapa biayanya, atau ke mana harus mengadu ketika terjadi masalah. Di sinilah standar pelayanan publik berperan. Standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan sekaligus acuan penilaian kualitas pelayanan yang menjadi kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat....
Branding pemerintah daerah sering disamakan dengan pekerjaan membuat logo, slogan, atau desain media sosial. Padahal, branding yang kuat tidak berhenti pada identitas visual. Branding pemerintah daerah adalah proses membangun persepsi publik terhadap institusi melalui identitas, pelayanan, kebijakan, komunikasi, dan pengalaman masyarakat secara konsisten. Artinya, humas atau Diskominfo tidak cukup membuat pemerintah terlihat menarik. Branding harus...
Program pemerintah jarang dapat diselesaikan oleh satu instansi. Pemerintah memiliki kewenangan dan sumber daya, tetapi tetap membutuhkan pengetahuan akademisi, kemampuan dunia usaha, keterlibatan masyarakat, dan dukungan media agar kebijakan dapat berjalan sekaligus dipahami publik. Kebutuhan tersebut menjadi dasar pendekatan pentahelix pemerintah. Pentahelix adalah model kolaborasi yang melibatkan lima unsur, yaitu pemerintah, akademisi, bisnis atau swasta,...
Stakeholder pemerintah adalah individu, kelompok, atau lembaga yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan, program, pelayanan, dan keputusan pemerintah. Mereka bukan sekadar audiens yang menerima informasi. Stakeholder dapat mendukung, mengkritik, menghambat, memberikan masukan, atau ikut menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Cakupannya luas. Masyarakat penerima layanan, DPR dan DPRD, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, media, akademisi, organisasi...
Jl. Raya Haji Nawi 9Q, Gandaria Selatan
Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Jakarta 12420
[email protected] | 0818 233 003
@ 2024 PT Govcom Mitra Pemerintah.
All Right Reserved.