Risiko tidak selalu bisa dihilangkan. Namun, pemerintah dan BUMN dapat mencegah ketidakpastian berubah menjadi kepanikan, kesalahpahaman, atau krisis kepercayaan melalui komunikasi yang tepat. Komunikasi risiko adalah proses pertukaran informasi, saran, dan pandangan mengenai risiko antara organisasi, ahli, pejabat, dan pihak yang terdampak agar mereka memahami situasi, dampak yang mungkin terjadi, serta tindakan yang perlu dilakukan....
Branding pemerintah daerah sering disamakan dengan pekerjaan membuat logo, slogan, atau desain media sosial. Padahal, branding yang kuat tidak berhenti pada identitas visual. Branding pemerintah daerah adalah proses membangun persepsi publik terhadap institusi melalui identitas, pelayanan, kebijakan, komunikasi, dan pengalaman masyarakat secara konsisten. Artinya, humas atau Diskominfo tidak cukup membuat pemerintah terlihat menarik. Branding harus...
Reputasi BUMN tidak dibentuk hanya dari pemberitaan positif. Publik menilai perusahaan negara melalui kualitas layanan, kinerja bisnis, tata kelola, perilaku pimpinan, respons terhadap masalah, hingga konsistensi antara janji dan tindakan. Posisi BUMN membuat pengelolaan reputasi lebih kompleks dibandingkan perusahaan swasta. Perusahaan tetap memiliki target komersial, tetapi juga berhadapan dengan pemerintah, regulator, investor, pegawai, pelanggan, media,...
BUMN tidak hanya membawa nama perusahaan. Kinerja, pelayanan, keputusan bisnis, hingga perilaku pengurusnya dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap pengelolaan aset negara. Posisi tersebut membuat strategi PR BUMN memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan komunikasi perusahaan swasta. Tim komunikasi tetap harus mendukung tujuan bisnis. Namun, mereka juga berhadapan dengan pemerintah, regulator, investor, media, pegawai, pelanggan, mitra, dan...
Krisis komunikasi pemerintah adalah situasi ketika persoalan, informasi, atau persepsi berkembang di ruang publik dan mulai mengganggu reputasi, kepercayaan, serta kemampuan institusi menjalankan tugasnya. Pemicu krisis bisa terlihat sederhana. Keluhan pelayanan, pernyataan pejabat, atau kebijakan yang dianggap tidak adil dapat berkembang menjadi polemik ketika pengalaman tersebut menyebar melalui media sosial. Pemerintah memiliki banyak titik pertemuan...
Jl. Raya Haji Nawi 9Q, Gandaria Selatan
Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Jakarta 12420
[email protected] | 0818 233 003
@ 2024 PT Govcom Mitra Pemerintah.
All Right Reserved.