Kebebasan pers sering dipahami sebagai kebebasan media memberitakan apa saja. Dalam praktik pemerintahan, persoalannya lebih kompleks. Pers membutuhkan ruang untuk mencari dan menyampaikan informasi. Di sisi lain, pemerintah berkewajiban menyediakan informasi publik sekaligus menjaga informasi tertentu yang memang dikecualikan berdasarkan hukum.
Di Indonesia, kemerdekaan pers memiliki landasan utama UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. JDIH BPK mencatat regulasi tersebut masih berstatus berlaku. UU ini menjadi fondasi hubungan antara pers, masyarakat, dan institusi yang menjadi objek pemberitaan. Database Peraturan | JDIH BPK
Bagi humas pemerintah, kebebasan pers seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pengelolaan narasi. Justru kondisi ini menuntut Strakom yang lebih terbuka, berbasis fakta, dan siap diuji oleh pertanyaan publik maupun media. Perspektif tersebut menjadi penguatan utama dalam draft revisi. Apa Itu Kebebasan Pers dalam Konteks Humas Pemerintah
Kebebasan pers adalah kondisi ketika media dapat menjalankan fungsi jurnalistik tanpa tekanan atau pembatasan yang bertentangan dengan hukum.
Kemerdekaan pers tidak berarti media bekerja tanpa tanggung jawab. Praktik jurnalistik tetap terikat pada hukum, profesionalisme, dan Kode Etik Jurnalistik. Artinya, hubungan antara pemerintah dan pers tidak seharusnya ditempatkan sebagai hubungan antara pihak yang mengendalikan dengan pihak yang dikendalikan.
Pers memiliki fungsi penting karena masyarakat tidak selalu dapat mengakses proses pemerintahan secara langsung. Jurnalis mengajukan pertanyaan, mencari data, menguji pernyataan pejabat, meminta klarifikasi, dan membawa persoalan publik ke ruang yang lebih luas.
Bagi humas, pertanyaan kritis media bukan otomatis serangan terhadap institusi.
Pertanyaan tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa ada informasi yang belum jelas, data yang belum tersedia, atau keputusan yang belum dapat dipahami publik. Dalam konteks ini, fungsi kehumasan pemerintah bukan hanya menyebarkan informasi, tetapi membantu institusi menjelaskan kebijakan secara akurat.
Dasar Hukum Kebebasan Pers dan Keterbukaan Informasi
UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi rujukan utama. JDIH BPK mencatat UU tersebut berlaku sejak 23 September 1999 dan hingga kini berstatus berlaku. Database Peraturan | JDIH BPK
Dalam draft revisi, Pasal 4 ditempatkan sebagai bagian penting karena melindungi kemerdekaan pers. Wartawan juga memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi serta memiliki Hak Tolak dalam kondisi tertentu. VDi sisi lain, pemerintah bekerja dalam kerangka UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini mengatur kewajiban Badan Publik, informasi yang wajib tersedia, mekanisme memperoleh informasi, sekaligus informasi yang dikecualikan. JDIH BPK mencatat UU KIP juga masih berstatus berlaku. Database Peraturan | JDIH BPK
Bagi humas pemerintah, dua regulasi ini perlu dibaca secara bersamaan.
Strategi yang sehat bukan menutup informasi karena khawatir diberitakan. Tim harus mengetahui informasi apa yang terbuka, apa yang masih diverifikasi, dan apa yang memang memiliki dasar hukum untuk dikecualikan.
Pemetaan tersebut juga dapat menjadi bagian dari audit komunikasi pemerintah untuk mengetahui apakah hambatan komunikasi muncul karena substansi, prosedur, jalur persetujuan, atau koordinasi internal.
Perkembangan Kebebasan Pers dari Orde Baru hingga Era Digital
Perubahan ekosistem media ikut mengubah cara humas pemerintah bekerja.
| Era | Kondisi Komunikasi | Implikasi bagi Humas |
|---|---|---|
| Orde Baru | Kontrol terhadap media lebih kuat | Komunikasi pemerintah cenderung satu arah |
| Reformasi | Ruang kritik dan kebebasan media semakin terbuka | Media Relations perlu dibangun secara profesional |
| Era digital | Media, warga, kreator, dan platform menghasilkan informasi secara bersamaan | Respons harus cepat, terverifikasi, dan konsisten lintas kanal |
Draft revisi menekankan bahwa pada era digital, informasi bahkan dapat menyebar sebelum konferensi pers dimulai. Potongan pernyataan dapat keluar dari konteks. Klarifikasi yang terlambat memberikan ruang bagi interpretasi lain untuk berkembang. VKarena itu, humas tidak dapat menggantungkan komunikasi pada satu kanal.
Siaran pers, website, media sosial, pernyataan pimpinan, dan informasi dari narasumber perlu berangkat dari sumber fakta yang sama. Ketika publik menemukan versi berbeda dari satu institusi, kepercayaan mudah berpindah kepada narasi lain yang terlihat lebih konsisten, meskipun belum tentu benar.
Peran Humas Pemerintah dalam Kebebasan Pers
Tugas humas bukan menentukan apa yang boleh ditulis media.
Tugasnya adalah memastikan institusi mampu memberikan informasi yang benar, menyediakan narasumber yang memahami persoalan, menjawab pertanyaan secara proporsional, serta mengoreksi kekeliruan dengan bukti.
Di sinilah strategi komunikasi dibutuhkan.
Strakom membantu tim menetapkan pesan utama, stakeholder, sumber data, juru bicara, jalur persetujuan, dan skenario respons sebelum persoalan berkembang.
Praktik Media Relations juga perlu dibangun sebelum krisis terjadi.
Hubungan profesional dengan jurnalis tidak berarti mengharapkan semua pemberitaan bernada positif. Media memiliki independensi editorial. Yang dapat dilakukan humas adalah memastikan akses informasi cukup, data dapat diverifikasi, narasumber tersedia, dan respons diberikan sesuai kebutuhan redaksi.
Draft revisi juga mengusulkan kebiasaan sederhana yang praktis, seperti daftar narasumber berdasarkan bidang, materi dasar kebijakan, pencatatan pertanyaan berulang, serta evaluasi apakah pesan utama benar-benar dipahami. V
Ukuran keberhasilan pun perlu bergeser.
Jumlah siaran pers bukan indikator utama. Yang lebih penting adalah apakah informasi pemerintah tergambar secara akurat, apakah klarifikasi tersedia, dan apakah media memiliki data yang cukup untuk menjelaskan persoalan kepada publik.
Komunikasi Krisis Pemerintah saat Pemberitaan Menekan Institusi
Tekanan media dapat membuat organisasi cepat mengambil posisi defensif.
Padahal, semakin sensitif sebuah isu, semakin penting membedakan kritik terhadap kebijakan, informasi yang belum lengkap, dan kesalahan faktual.
Jika pemberitaan benar, pemerintah perlu menjelaskan langkah perbaikan.
Jika informasinya belum lengkap, berikan konteks dan data.
Jika terdapat kesalahan fakta, koreksi secara spesifik dengan bukti tanpa menyerang jurnalis.
Pendekatan ini juga penting dalam komunikasi krisis pemerintah. Konflik terbuka dengan media dapat memperbesar krisis ketika institusi terlihat menghindari pertanyaan atau berupaya menghambat pemberitaan.
Pada Juli 2026, Dewan Pers kembali menegaskan bahwa upaya menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik bertentangan dengan UU Pers. Dewan Pers juga menekankan hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan publik. Dewan Pers
Pernyataan serupa kembali muncul pada Agustus 2026 ketika Dewan Pers mengecam intimidasi terhadap wartawan dan menegaskan bahwa kerja jurnalistik merupakan bagian dari pemenuhan hak publik atas informasi. Dewan Pers
Karena itu, kesiapan humas sebaiknya dibangun melalui pemetaan isu, juru bicara yang memahami substansi, protokol klarifikasi yang cepat, dan dokumentasi permintaan informasi dari media.
Kebebasan Pers dan Tantangan Baru pada 2026
Tantangan kebebasan pers kini melampaui hubungan jurnalis dan pemerintah.
AI generatif, manipulasi foto dan video, disinformasi, perubahan algoritma platform, serta tekanan ekonomi industri media ikut memengaruhi kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Dewan Pers mencatat bahwa kemerdekaan pers, profesionalisme jurnalistik, dan keberlanjutan ekonomi media menjadi tiga persoalan besar sepanjang 2025. Dewan Pers juga menyoroti disrupsi digital dan pemanfaatan AI sebagai bagian dari tekanan terhadap industri media. Dewan Pers
Pada 2026, UNESCO mengangkat tema World Press Freedom Day “Shaping a Future at Peace: Promoting Press Freedom for Human Rights, Development, and Security.” Peringatan tersebut menempatkan kebebasan pers dalam hubungan dengan perdamaian, hak asasi manusia, pembangunan, dan keamanan. UNESCO
Bagi humas pemerintah, implikasinya bukan berlomba menjadi pihak tercepat mengunggah informasi.
Sumber resmi harus menjadi pihak yang cepat sekaligus dapat dipercaya.
Ketika ruang digital dipenuhi konten buatan AI dan klaim yang sulit diverifikasi, konsistensi data pemerintah justru menjadi aset reputasi.
Humas yang Kuat Tidak Takut pada Pertanyaan
Kebebasan pers bukan sesuatu yang perlu “dikendalikan” agar pemberitaan tidak kritis.
Yang perlu dikelola adalah kesiapan institusi ketika pertanyaan kritis datang.
Humas perlu memastikan data tersedia, informasi publik mudah ditemukan, pimpinan siap memberikan penjelasan, serta koordinasi internal tidak menghambat respons.
Institusi juga perlu menerima bahwa pemberitaan yang kritis tidak selalu berarti komunikasi gagal. Media dapat menjalankan fungsi kontrol sekaligus membantu pemerintah melihat persoalan yang belum terbaca dari dalam organisasi.
Govcom dapat mendampingi instansi melalui penyusunan Strakom, audit komunikasi, penguatan Media Relations, pemetaan risiko komunikasi, pengembangan protokol respons media, hingga simulasi penanganan isu.
Jika institusi Anda masih sangat bergantung pada persetujuan berlapis, kesulitan menentukan siapa yang boleh berbicara, atau sering terlambat merespons pertanyaan media, persoalannya mungkin bukan pada pers. Persoalannya ada pada kesiapan tata kelola komunikasi internal.
Institusi yang kuat tidak membutuhkan pemberitaan yang selalu positif untuk mempertahankan kepercayaan. Ia membutuhkan fakta yang jelas, keputusan yang dapat dijelaskan, dan kesiapan untuk mempertanggungjawabkannya.
