Teori komunikasi krisis adalah kerangka yang membantu organisasi memahami situasi krisis, membaca reaksi publik, dan memilih respons berdasarkan tingkat ancaman, tanggung jawab yang dipersepsikan, serta kebutuhan stakeholder. Bagi humas pemerintah, teori penting agar respons tidak hanya bertumpu pada intuisi. Bencana alam, gangguan layanan, serangan siber, kesalahan internal, dan tuduhan terhadap institusi memiliki karakter berbeda. Karena...
Acara resmi pemerintah tidak cukup hanya berjalan tepat waktu. Posisi pejabat, susunan acara, penghormatan, pakaian, kunjungan, dokumentasi, hingga informasi yang disampaikan kepada publik perlu tertata dengan benar. Di sinilah fungsi keprotokolan bekerja. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, terutama tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Pengertian...
Reputasi BUMN tidak dibentuk hanya dari pemberitaan positif. Publik menilai perusahaan negara melalui kualitas layanan, kinerja bisnis, tata kelola, perilaku pimpinan, respons terhadap masalah, hingga konsistensi antara janji dan tindakan. Posisi BUMN membuat pengelolaan reputasi lebih kompleks dibandingkan perusahaan swasta. Perusahaan tetap memiliki target komersial, tetapi juga berhadapan dengan pemerintah, regulator, investor, pegawai, pelanggan, media,...
Kebebasan pers sering dipahami sebagai kebebasan media memberitakan apa saja. Dalam praktik pemerintahan, persoalannya lebih kompleks. Pers membutuhkan ruang untuk mencari dan menyampaikan informasi. Di sisi lain, pemerintah berkewajiban menyediakan informasi publik sekaligus menjaga informasi tertentu yang memang dikecualikan berdasarkan hukum. Di Indonesia, kemerdekaan pers memiliki landasan utama UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers....
BUMN tidak hanya membawa nama perusahaan. Kinerja, pelayanan, keputusan bisnis, hingga perilaku pengurusnya dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap pengelolaan aset negara. Posisi tersebut membuat strategi PR BUMN memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan komunikasi perusahaan swasta. Tim komunikasi tetap harus mendukung tujuan bisnis. Namun, mereka juga berhadapan dengan pemerintah, regulator, investor, media, pegawai, pelanggan, mitra, dan...
Kampanye pemerintah dapat memiliki pesan yang jelas dan materi yang menarik, tetapi tetap gagal menjangkau masyarakat yang membutuhkan informasi. Masalahnya tidak selalu berada pada isi pesan. Hambatan dapat muncul dari pemilihan kanal, pola distribusi, atau hubungan antarsaluran. Masyarakat mungkin melihat unggahan di media sosial, tetapi tidak menemukan penjelasan lengkap ketika ingin mengetahui persyaratan. Pemberitaan media...
“Ganti pejabat, ganti kebijakan.” Ungkapan tersebut menggambarkan kekhawatiran mengenai kesinambungan kerja ketika kepemimpinan berganti. Dalam komunikasi pemerintah, persoalan serupa dapat terjadi hingga tingkat staf. Pergantian pengelola media, penulis materi, analis komunikasi, atau petugas Media Relations dapat mengubah cara sebuah instansi bekerja meskipun tujuan organisasinya tetap sama. Perubahan personel tentu dapat membawa gagasan baru dan memperbaiki...
Ketika kebijakan mendapat kritik, humas diminta memberikan penjelasan. Ketika program kurang dikenal, humas diminta memperluas publikasi. Namun, apakah humas sudah dilibatkan ketika kebijakan dan program tersebut dirancang? Pertanyaan itu menunjukkan persoalan mendasar dalam fungsi kehumasan pemerintah. Jika keterlibatan humas baru dimulai setelah keputusan dibuat, ruang yang tersedia hanya untuk menjelaskan. Kesempatan untuk membaca kekhawatiran masyarakat,...
Menjelang penyusunan program tahunan, tim humas biasanya mulai menyiapkan rencana publikasi, Media Relations, kampanye media sosial, hingga agenda sosialisasi. Jadwal dan anggaran tersedia. Namun, ada satu pertanyaan yang sering belum terjawab. Masalah komunikasi apa yang sebenarnya hendak diselesaikan? Ketika perencanaan langsung dimulai dari kegiatan, instansi berisiko mengulang pendekatan lama tanpa mengetahui efektivitasnya. Kegiatan dapat terlaksana...
Jl. Raya Haji Nawi 9Q, Gandaria Selatan
Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Jakarta 12420
[email protected] | 0818 233 003
@ 2024 PT Govcom Mitra Pemerintah.
All Right Reserved.