Insights

Temukan wawasan terbaru seputar inovasi komunikasi dari tim Govcom Consulting.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Branding pemerintah daerah sering disamakan dengan pekerjaan membuat logo, slogan, atau desain media sosial. Padahal, branding yang kuat tidak berhenti pada identitas visual. Branding pemerintah daerah adalah proses membangun persepsi publik terhadap institusi melalui identitas, pelayanan, kebijakan, komunikasi, dan pengalaman masyarakat secara konsisten. Artinya, humas atau Diskominfo tidak cukup membuat pemerintah terlihat menarik. Branding harus...

Pentahelix Pemerintah dan Model Kolaborasi 5 Unsur

Program pemerintah jarang dapat diselesaikan oleh satu instansi. Pemerintah memiliki kewenangan dan sumber daya, tetapi tetap membutuhkan pengetahuan akademisi, kemampuan dunia usaha, keterlibatan masyarakat, dan dukungan media agar kebijakan dapat berjalan sekaligus dipahami publik. Kebutuhan tersebut menjadi dasar pendekatan pentahelix pemerintah. Pentahelix adalah model kolaborasi yang melibatkan lima unsur, yaitu pemerintah, akademisi, bisnis atau swasta,...

Stakeholder Pemerintah dan Strategi Humas Mengelolanya

Stakeholder pemerintah adalah individu, kelompok, atau lembaga yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan, program, pelayanan, dan keputusan pemerintah. Mereka bukan sekadar audiens yang menerima informasi. Stakeholder dapat mendukung, mengkritik, menghambat, memberikan masukan, atau ikut menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Cakupannya luas. Masyarakat penerima layanan, DPR dan DPRD, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, media, akademisi, organisasi...

Kebebasan Pers di Indonesia dan Peran Humas Pemerintah

Kebebasan pers sering dipahami sebagai kebebasan media memberitakan apa saja. Dalam praktik pemerintahan, persoalannya lebih kompleks. Pers membutuhkan ruang untuk mencari dan menyampaikan informasi. Di sisi lain, pemerintah berkewajiban menyediakan informasi publik sekaligus menjaga informasi tertentu yang memang dikecualikan berdasarkan hukum. Di Indonesia, kemerdekaan pers memiliki landasan utama UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers....

Partisipasi Warga dan Peran Praktis Humas Pemerintah

Kehadiran warga dalam kegiatan pemerintah sering dianggap sama dengan keterlibatan. Padahal, masyarakat yang menghadiri sosialisasi, mengisi survei, atau berkomentar di media sosial belum tentu benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi menjadi bermakna ketika tiga kondisi terpenuhi. Masyarakat memperoleh informasi yang memadai, tersedia ruang untuk menyampaikan pandangan, dan warga mengetahui bagaimana masukannya digunakan. Bagi humas...

Komunikasi Antarbudaya untuk Humas Pemerintah di Era Multikultural

Komunikasi pemerintah tidak berlangsung dalam ruang yang seragam. Satu kebijakan dapat dibaca secara berbeda oleh masyarakat karena bahasa, nilai sosial, kebiasaan, pengalaman, dan lingkungan budaya mereka tidak sama. Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Hasil Sensus Penduduk 2010 yang dirujuk Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 1.340 suku bangsa. Keragaman ini membuat komunikasi publik tidak...

Anggaran Pelatihan CQ untuk ASN dan Cara Menyusunnya

Aparatur pemerintah tidak hanya bekerja dengan aturan dan prosedur. Mereka juga berhadapan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, nilai sosial, dan kebiasaan yang berbeda. Perbedaan tersebut terasa dalam pelayanan publik, sosialisasi kebijakan, penanganan bencana, hubungan dengan komunitas, hingga kerja sama dengan mitra dari daerah atau negara lain. Karena itu, pengembangan kompetensi sosial kultural...

Fungsi Kehumasan Pemerintah Harus Dekat dengan Pengambilan Keputusan

Ketika kebijakan mendapat kritik, humas diminta memberikan penjelasan. Ketika program kurang dikenal, humas diminta memperluas publikasi. Namun, apakah humas sudah dilibatkan ketika kebijakan dan program tersebut dirancang? Pertanyaan itu menunjukkan persoalan mendasar dalam fungsi kehumasan pemerintah. Jika keterlibatan humas baru dimulai setelah keputusan dibuat, ruang yang tersedia hanya untuk menjelaskan. Kesempatan untuk membaca kekhawatiran masyarakat,...

Krisis Komunikasi Pemerintah dan Anomali yang Harus Diwaspadai

Krisis komunikasi pemerintah adalah situasi ketika persoalan, informasi, atau persepsi berkembang di ruang publik dan mulai mengganggu reputasi, kepercayaan, serta kemampuan institusi menjalankan tugasnya. Pemicu krisis bisa terlihat sederhana. Keluhan pelayanan, pernyataan pejabat, atau kebijakan yang dianggap tidak adil dapat berkembang menjadi polemik ketika pengalaman tersebut menyebar melalui media sosial. Pemerintah memiliki banyak titik pertemuan...

Audit Komunikasi Pemerintah: Menguji Dampak dan Menyusun Strakom

Media sosial aktif, siaran pers rutin terbit, dan pemberitaan terus bertambah. Laporan kehumasan pun menunjukkan seluruh kegiatan telah terlaksana. Namun, apakah masyarakat memahami kebijakan yang disampaikan? Apakah informasi membantu mereka mengakses layanan? Apakah komunikasi tersebut memperkuat kepercayaan terhadap instansi? Pertanyaan ini memperlihatkan perbedaan antara kegiatan komunikasi yang terlaksana dan tujuan komunikasi yang benar benar tercapai....