“Ganti pejabat, ganti kebijakan.”
Ungkapan tersebut menggambarkan kekhawatiran mengenai kesinambungan kerja ketika kepemimpinan berganti. Dalam komunikasi pemerintah, persoalan serupa dapat terjadi hingga tingkat staf.
Pergantian pengelola media, penulis materi, analis komunikasi, atau petugas Media Relations dapat mengubah cara sebuah instansi bekerja meskipun tujuan organisasinya tetap sama.
Perubahan personel tentu dapat membawa gagasan baru dan memperbaiki kebiasaan yang kurang efektif. Masalah muncul ketika perpindahan tersebut tidak diikuti proses alih pengetahuan.
Keahlian yang dibangun selama bertahun tahun dapat ikut berpindah bersama pegawai.
Karena itu, kaderisasi humas pemerintah diperlukan untuk menghubungkan kompetensi pegawai, pengalaman senior, dan kebutuhan organisasi. Tujuannya bukan menahan seseorang pada satu posisi, tetapi memastikan tim tidak kembali belajar dari awal setiap kali personel berganti.
Mengapa Spesialisasi Humas Pemerintah Mudah Hilang
Pekerjaan humas sering terlihat sederhana dari luar.
Menulis berita, membuat konten, mendampingi wawancara, atau menerbitkan siaran pers tampak seperti pekerjaan yang dapat dipelajari dengan cepat.
Padahal, kualitas pekerjaan tersebut bergantung pada banyak pengetahuan yang tidak selalu terlihat.
Pegawai berpengalaman biasanya mengetahui informasi apa yang perlu diverifikasi sebelum dipublikasikan. Ia memahami siapa yang harus dilibatkan, istilah apa yang berpotensi membingungkan masyarakat, dan pertanyaan apa yang mungkin muncul dari jurnalis.
Kemampuan tersebut terbentuk dari pekerjaan sehari hari. Termasuk dari kesalahan yang pernah terjadi dan cara memperbaikinya.
Jika pegawai berpindah tanpa proses alih pengetahuan, penggantinya memperoleh tanggung jawab yang sama tetapi belum tentu memperoleh bekal yang sama.
Akibatnya, respons dapat melambat, pesan menjadi tidak konsisten, atau kesalahan lama terulang kembali. Dalam situasi sensitif, masalah tersebut dapat berkembang menjadi risiko reputasi dan kepercayaan publik.
Rotasi Humas Pemerintah Perlu Menjaga Kedalaman Keahlian
Rotasi dan promosi tetap diperlukan.
Keduanya dapat memperluas pengalaman pegawai dan membantu organisasi menyiapkan calon pimpinan yang memahami berbagai fungsi.
Namun, rotasi perlu diseimbangkan dengan kebutuhan mempertahankan spesialisasi.
Pegawai yang bertahun tahun menangani Media Relations, riset komunikasi, atau pengelolaan isu dapat memperoleh penugasan baru. Jika perpindahan tersebut tidak disertai penyiapan penerus, investasi pembelajaran sebelumnya sulit memberikan manfaat jangka panjang bagi fungsi humas.
Persoalannya bukan berarti pegawai harus berada di posisi yang sama sepanjang karier.
Organisasi perlu melihat tiga hal sebelum melakukan perpindahan.
- Kompetensi yang sudah dimiliki pegawai.
- Kesinambungan pekerjaan yang akan ditinggalkan.
- Kesiapan orang yang akan mengambil alih peran tersebut.
Tim humas tetap membutuhkan spesialis yang mendalami riset, perencanaan, Media Relations, pengelolaan isu, dan evaluasi.
Pada saat yang sama, calon pimpinan juga membutuhkan wawasan lintas fungsi.
Kedua kebutuhan tersebut seharusnya dikembangkan bersama. Rotasi bahkan dapat menjadi bagian dari kaderisasi jika dirancang sebagai proses pembelajaran, bukan sekadar perpindahan personel.
Tacit Knowledge Menjadi Modal Kaderisasi Humas
Tidak semua pengetahuan humas dapat ditemukan dalam SOP atau laporan.
Ada pengetahuan yang terbentuk melalui pengalaman dan pertimbangan profesional. Pengetahuan seperti ini dikenal sebagai tacit knowledge.
Dalam kehumasan pemerintah, bentuknya dapat berupa kemampuan membaca sensitivitas sebuah isu, menentukan waktu yang tepat untuk menyampaikan informasi, atau mengetahui unit mana yang harus diajak berkoordinasi sebelum memberikan pernyataan kepada media.
Sebagai contoh, seorang senior mungkin selalu meminta konfirmasi tambahan kepada unit teknis sebelum menjawab pertanyaan tertentu.
Pegawai baru hanya melihat satu langkah tambahan.
Senior memahami alasannya karena pernah mengalami perbedaan penafsiran yang berujung polemik.
Itulah sebabnya alih pengetahuan tidak cukup menjelaskan apa yang harus dilakukan. Proses kaderisasi juga perlu menjelaskan mengapa keputusan tersebut diambil, risiko apa yang dipertimbangkan, serta apa yang pernah dipelajari dari kasus sebelumnya.
Namun, pengalaman senior bukan aturan yang tidak boleh berubah.
Kebiasaan lama tetap perlu diuji dengan data, etika, perkembangan kanal komunikasi, dan kebutuhan publik saat ini.
Pembahasan mengenai posisi kehumasan secara lebih luas dapat dibaca pada artikel humas dalam organisasi dan posisi strategisnya di lembaga publik.
Fungsi Kehumasan Pemerintah Tetap Membutuhkan Spesialis
Masalah kaderisasi semakin besar ketika komunikasi diperlakukan sebagai pekerjaan tambahan.
Pegawai yang bisa menulis atau menggunakan aplikasi desain kemudian dianggap dapat menangani seluruh pekerjaan humas.
Padahal kebutuhan kompetensinya berbeda.
Produksi konten tidak sama dengan riset komunikasi.
Media Relations membutuhkan kemampuan berbeda dari komunikasi internal.
Pengelolaan kanal berbeda dengan penanganan krisis.
Karena itu, instansi perlu mengetahui keahlian setiap anggota tim serta area yang masih bergantung pada satu orang.
Tim kecil memang tidak harus memiliki satu pegawai untuk setiap spesialisasi. Namun pembagian tanggung jawab dan calon pengganti tetap perlu disiapkan.
Jika satu fungsi hanya dipahami oleh satu orang, organisasi sebenarnya memiliki risiko operasional.
Ketika orang tersebut pindah, sistem ikut kehilangan pengetahuan yang dibutuhkan.
Kondisi ini juga berkaitan dengan pembahasan mengenai mengapa fungsi kehumasan pemerintah harus dekat dengan pengambilan keputusan. Fungsi strategis hanya dapat berjalan jika organisasi memiliki kompetensi yang cukup dan berkelanjutan.
Kaderisasi Humas melalui Training Coaching dan Mentoring
Kaderisasi sebaiknya dimulai sebelum pergantian pegawai terjadi.
Pegawai baru membutuhkan kesempatan belajar secara bertahap. Senior juga perlu diberi ruang untuk mengembangkan penerus.
Draft revisi membagi proses tersebut melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi.
Training
Training membangun kemampuan dasar melalui proses pembelajaran yang terstruktur.
Materinya dapat mencakup penulisan informasi publik, Media Relations, riset komunikasi, pengelolaan kanal, pengelolaan isu, serta evaluasi.
Kasus yang pernah ditangani instansi dapat digunakan sebagai materi pembelajaran agar peserta tidak hanya memahami teori.
Coaching
Coaching membantu pegawai meningkatkan kemampuan melalui pekerjaan nyata.
Pendamping dapat meninjau siaran pers, rencana komunikasi, atau laporan Media Monitoring bersama peserta.
Pembahasannya tidak hanya mengenai benar atau salah. Peserta perlu memahami ketepatan fakta, kebutuhan pembaca, risiko salah pengertian, dan pilihan pendekatan yang tersedia.
Mentoring
Mentoring membantu pegawai memahami pertimbangan profesional yang lebih sulit dipelajari melalui modul.
Senior dapat membahas pengalaman menghadapi isu, berkoordinasi dengan pimpinan, berhadapan dengan media, atau mengambil keputusan dalam situasi yang tidak memiliki jawaban hitam putih.
Melalui proses tersebut, tacit knowledge dapat diteruskan lebih baik.
Training memberikan dasar.
Coaching memperkuat penerapan.
Mentoring membantu membentuk pertimbangan profesional.
Bagi ASN yang menempuh jalur Jabatan Fungsional, proses pengembangan seperti ini juga dapat mendukung penguatan kompetensi sepanjang jenjang karier Pranata Humas.
Mengubah Pengalaman Menjadi Pengetahuan Institusi
Kaderisasi tidak selesai ketika senior menyerahkan folder arsip kepada penggantinya.
Dokumen hanya menangkap sebagian pengetahuan.
Instansi dapat membangun proses alih pengetahuan melalui beberapa mekanisme.
- Pembahasan kasus yang pernah ditangani.
- Evaluasi setelah kegiatan komunikasi.
- Masa kerja bersama antara pemegang peran dan calon penerus.
- Dokumentasi alasan di balik keputusan penting.
- Penugasan bertahap kepada calon pengganti.
- Evaluasi terhadap kesiapan penerus.
Dalam pembahasan kasus, senior dapat menjelaskan situasi yang dihadapi, keputusan yang diambil, hasilnya, serta hal yang akan dilakukan berbeda jika kasus serupa muncul lagi.
Pelajaran tersebut kemudian dapat disimpan sebagai panduan, catatan kasus, atau materi pembelajaran internal.
Namun, dokumentasi tetap harus disertai praktik.
Kemampuan membaca isu atau menghadapi jurnalis tidak dapat dibangun hanya dengan membaca dokumen. Pegawai perlu mengamati, mencoba, menerima umpan balik, lalu mengambil tanggung jawab secara bertahap.
Kaderisasi Memperkuat Fungsi Humas Pemerintah
Kaderisasi bukan hanya urusan pengembangan pegawai.
Ia merupakan bagian dari keberlanjutan fungsi humas pemerintah.
Tim dengan kompetensi yang terpelihara lebih mampu menjalankan pekerjaan secara utuh, mulai dari riset, perencanaan, pengelolaan stakeholder, komunikasi, hingga evaluasi.
Regulasi Jabatan Fungsional Pranata Humas juga memberikan kerangka formal untuk profesionalisasi fungsi tersebut. Draft revisi merujuk Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2025 sebagai salah satu dasar pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas.
Instansi tetap memiliki tanggung jawab yang besar.
Regulasi dapat menyediakan kerangka jabatan, tetapi organisasi yang menentukan apakah kompetensi tersebut benar benar digunakan.
Instansi perlu memberikan penugasan yang relevan, membangun ruang pembelajaran, dan memastikan tidak ada fungsi penting yang berhenti hanya karena satu pegawai berpindah.
Cara Memulai Kaderisasi Humas Pemerintah
Program kaderisasi tidak harus dimulai dari sistem yang rumit.
Langkah pertama adalah memetakan kompetensi tim.
Identifikasi siapa yang menangani Media Relations, siapa yang memahami riset, siapa yang terbiasa menangani isu, siapa yang mengelola kanal, serta bidang mana yang hanya dikuasai satu orang.
Pemetaan tersebut menunjukkan titik risiko.
Langkah kedua adalah menyiapkan penerus untuk peran kunci.
Calon penerus tidak harus langsung mengambil seluruh tanggung jawab. Mulai dengan penugasan bersama, lalu tambah kewenangannya secara bertahap.
Langkah ketiga adalah membuat sistem alih pengetahuan.
Gunakan catatan kasus, evaluasi kegiatan, panduan kerja, coaching, dan mentoring agar pembelajaran tidak hanya terjadi secara informal.
Langkah keempat adalah meninjau kaderisasi secara berkala.
Kebutuhan komunikasi berubah. Kanal berubah. Struktur organisasi berubah. Kompetensi yang dibutuhkan tim juga perlu diperbarui.
Program kaderisasi yang berhasil sering kali baru terasa nilainya ketika perubahan personel benar benar terjadi.
Menjaga Kompetensi Saat Personel Datang dan Pergi
Pergantian pegawai merupakan bagian alami dari organisasi pemerintah.
Yang perlu dijaga adalah agar pengalaman, kemampuan, dan pembelajaran tidak ikut hilang setiap kali seseorang berpindah.
Kaderisasi humas pemerintah membantu organisasi mengubah kompetensi individual menjadi kemampuan institusional.
Govcom memandang proses ini dapat dimulai dari pemetaan kompetensi kehumasan, identifikasi peran yang paling rentan kehilangan pengetahuan, lalu penyusunan program training, coaching, dan mentoring yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Programnya tidak harus sama pada setiap instansi.
Tim kecil dengan banyak peran rangkap membutuhkan pendekatan berbeda dari unit kehumasan dengan struktur yang lebih besar.
Jika instansi Anda ingin memetakan kompetensi tim humas atau menyiapkan kaderisasi yang lebih terstruktur, Govcom dapat membantu menyusun program pengembangan sesuai kondisi organisasi.
Personel dapat datang dan pergi.
Pengetahuan institusi seharusnya tetap tinggal dan terus berkembang.



