Teori komunikasi krisis adalah kerangka yang membantu organisasi memahami situasi krisis, membaca reaksi publik, dan memilih respons berdasarkan tingkat ancaman, tanggung jawab yang dipersepsikan, serta kebutuhan stakeholder. Bagi humas pemerintah, teori penting agar respons tidak hanya bertumpu pada intuisi. Bencana alam, gangguan layanan, serangan siber, kesalahan internal, dan tuduhan terhadap institusi memiliki karakter berbeda. Karena...
Stakeholder management adalah proses sistematis untuk mengenali, memetakan, memprioritaskan, dan mengelola hubungan dengan pihak yang dapat memengaruhi atau terdampak oleh kebijakan dan keputusan organisasi. Dalam konteks pemerintah dan BUMN, stakeholder bukan hanya mitra kerja. Mereka dapat berupa pimpinan, ASN, unit teknis, masyarakat, media, DPR/DPRD, lembaga pengawas, komunitas, akademisi, dunia usaha, sampai kelompok yang terdampak langsung...
ILM adalah singkatan dari Iklan Layanan Masyarakat. Berbeda dengan iklan komersial yang bertujuan menjual produk atau jasa, ILM digunakan untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan kepentingan publik. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mendefinisikan siaran iklan layanan masyarakat sebagai iklan nonkomersial yang bertujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan pesan kepada masyarakat...
Risiko tidak selalu bisa dihilangkan. Namun, pemerintah dan BUMN dapat mencegah ketidakpastian berubah menjadi kepanikan, kesalahpahaman, atau krisis kepercayaan melalui komunikasi yang tepat. Komunikasi risiko adalah proses pertukaran informasi, saran, dan pandangan mengenai risiko antara organisasi, ahli, pejabat, dan pihak yang terdampak agar mereka memahami situasi, dampak yang mungkin terjadi, serta tindakan yang perlu dilakukan....
Branding pemerintah daerah sering disamakan dengan pekerjaan membuat logo, slogan, atau desain media sosial. Padahal, branding yang kuat tidak berhenti pada identitas visual. Branding pemerintah daerah adalah proses membangun persepsi publik terhadap institusi melalui identitas, pelayanan, kebijakan, komunikasi, dan pengalaman masyarakat secara konsisten. Artinya, humas atau Diskominfo tidak cukup membuat pemerintah terlihat menarik. Branding harus...
Reputasi BUMN tidak dibentuk hanya dari pemberitaan positif. Publik menilai perusahaan negara melalui kualitas layanan, kinerja bisnis, tata kelola, perilaku pimpinan, respons terhadap masalah, hingga konsistensi antara janji dan tindakan. Posisi BUMN membuat pengelolaan reputasi lebih kompleks dibandingkan perusahaan swasta. Perusahaan tetap memiliki target komersial, tetapi juga berhadapan dengan pemerintah, regulator, investor, pegawai, pelanggan, media,...
Menjelang penyusunan program tahunan, tim humas biasanya mulai menyiapkan rencana publikasi, Media Relations, kampanye media sosial, hingga agenda sosialisasi. Jadwal dan anggaran tersedia. Namun, ada satu pertanyaan yang sering belum terjawab. Masalah komunikasi apa yang sebenarnya hendak diselesaikan? Ketika perencanaan langsung dimulai dari kegiatan, instansi berisiko mengulang pendekatan lama tanpa mengetahui efektivitasnya. Kegiatan dapat terlaksana...
Media sosial aktif, siaran pers rutin terbit, dan pemberitaan terus bertambah. Laporan kehumasan pun menunjukkan seluruh kegiatan telah terlaksana. Namun, apakah masyarakat memahami kebijakan yang disampaikan? Apakah informasi membantu mereka mengakses layanan? Apakah komunikasi tersebut memperkuat kepercayaan terhadap instansi? Pertanyaan ini memperlihatkan perbedaan antara kegiatan komunikasi yang terlaksana dan tujuan komunikasi yang benar benar tercapai....
Jl. Raya Haji Nawi 9Q, Gandaria Selatan
Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Jakarta 12420
[email protected] | 0818 233 003
@ 2024 PT Govcom Mitra Pemerintah.
All Right Reserved.