Insights

Temukan wawasan terbaru seputar inovasi komunikasi dari tim Govcom Consulting.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Manajemen Reputasi BUMN Bangun, Lindungi, dan Pulihkan Kepercayaan

Reputasi BUMN tidak dibentuk hanya dari pemberitaan positif. Publik menilai perusahaan negara melalui kualitas layanan, kinerja bisnis, tata kelola, perilaku pimpinan, respons terhadap masalah, hingga konsistensi antara janji dan tindakan. Posisi BUMN membuat pengelolaan reputasi lebih kompleks dibandingkan perusahaan swasta. Perusahaan tetap memiliki target komersial, tetapi juga berhadapan dengan pemerintah, regulator, investor, pegawai, pelanggan, media,...

Kebebasan Pers di Indonesia dan Peran Humas Pemerintah

Kebebasan pers sering dipahami sebagai kebebasan media memberitakan apa saja. Dalam praktik pemerintahan, persoalannya lebih kompleks. Pers membutuhkan ruang untuk mencari dan menyampaikan informasi. Di sisi lain, pemerintah berkewajiban menyediakan informasi publik sekaligus menjaga informasi tertentu yang memang dikecualikan berdasarkan hukum. Di Indonesia, kemerdekaan pers memiliki landasan utama UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers....

Strategi PR BUMN untuk Menjaga Kepercayaan Publik

BUMN tidak hanya membawa nama perusahaan. Kinerja, pelayanan, keputusan bisnis, hingga perilaku pengurusnya dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap pengelolaan aset negara. Posisi tersebut membuat strategi PR BUMN memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan komunikasi perusahaan swasta. Tim komunikasi tetap harus mendukung tujuan bisnis. Namun, mereka juga berhadapan dengan pemerintah, regulator, investor, media, pegawai, pelanggan, mitra, dan...

Partisipasi Warga dan Peran Praktis Humas Pemerintah

Kehadiran warga dalam kegiatan pemerintah sering dianggap sama dengan keterlibatan. Padahal, masyarakat yang menghadiri sosialisasi, mengisi survei, atau berkomentar di media sosial belum tentu benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi menjadi bermakna ketika tiga kondisi terpenuhi. Masyarakat memperoleh informasi yang memadai, tersedia ruang untuk menyampaikan pandangan, dan warga mengetahui bagaimana masukannya digunakan. Bagi humas...

Komunikasi Antarbudaya untuk Humas Pemerintah di Era Multikultural

Komunikasi pemerintah tidak berlangsung dalam ruang yang seragam. Satu kebijakan dapat dibaca secara berbeda oleh masyarakat karena bahasa, nilai sosial, kebiasaan, pengalaman, dan lingkungan budaya mereka tidak sama. Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Hasil Sensus Penduduk 2010 yang dirujuk Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 1.340 suku bangsa. Keragaman ini membuat komunikasi publik tidak...

Anggaran Pelatihan CQ untuk ASN dan Cara Menyusunnya

Aparatur pemerintah tidak hanya bekerja dengan aturan dan prosedur. Mereka juga berhadapan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, nilai sosial, dan kebiasaan yang berbeda. Perbedaan tersebut terasa dalam pelayanan publik, sosialisasi kebijakan, penanganan bencana, hubungan dengan komunitas, hingga kerja sama dengan mitra dari daerah atau negara lain. Karena itu, pengembangan kompetensi sosial kultural...

Kaderisasi Humas Pemerintah Menjaga Spesialisasi Saat Personel Berganti

“Ganti pejabat, ganti kebijakan.” Ungkapan tersebut menggambarkan kekhawatiran mengenai kesinambungan kerja ketika kepemimpinan berganti. Dalam komunikasi pemerintah, persoalan serupa dapat terjadi hingga tingkat staf. Pergantian pengelola media, penulis materi, analis komunikasi, atau petugas Media Relations dapat mengubah cara sebuah instansi bekerja meskipun tujuan organisasinya tetap sama. Perubahan personel tentu dapat membawa gagasan baru dan memperbaiki...

Fungsi Kehumasan Pemerintah Harus Dekat dengan Pengambilan Keputusan

Ketika kebijakan mendapat kritik, humas diminta memberikan penjelasan. Ketika program kurang dikenal, humas diminta memperluas publikasi. Namun, apakah humas sudah dilibatkan ketika kebijakan dan program tersebut dirancang? Pertanyaan itu menunjukkan persoalan mendasar dalam fungsi kehumasan pemerintah. Jika keterlibatan humas baru dimulai setelah keputusan dibuat, ruang yang tersedia hanya untuk menjelaskan. Kesempatan untuk membaca kekhawatiran masyarakat,...