Kehadiran warga dalam kegiatan pemerintah sering dianggap sama dengan keterlibatan. Padahal, masyarakat yang menghadiri sosialisasi, mengisi survei, atau berkomentar di media sosial belum tentu benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Partisipasi menjadi bermakna ketika tiga kondisi terpenuhi. Masyarakat memperoleh informasi yang memadai, tersedia ruang untuk menyampaikan pandangan, dan warga mengetahui bagaimana masukannya digunakan.
Bagi humas pemerintah, tugasnya bukan sekadar mengundang warga ke sebuah forum. Humas perlu membangun jalur komunikasi pemerintah yang membuat masyarakat mengetahui kapan mereka dapat terlibat, melalui saluran apa, dan apa yang terjadi setelah masukan disampaikan.
Landasan hukumnya sudah tersedia. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan peningkatan peran serta masyarakat sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Regulasi tersebut masih berstatus berlaku meskipun beberapa ketentuannya telah mengalami perubahan atau pencabutan sebagian. Database Peraturan | JDIH BPK PP Nomor 45 Tahun 2017 kemudian secara khusus mengatur Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan juga masih berstatus berlaku.
Apa Itu Partisipasi Warga bagi Humas Pemerintah
Partisipasi warga dapat dipahami sebagai keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, pengetahuan, kepentingan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Partisipasi ini berbeda dari partisipasi politik yang berkaitan dengan pemilu, partai, atau proses politik formal. Partisipasi warga dalam konteks pemerintahan lebih dekat dengan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan, pembangunan, dan pelayanan publik.
Hubungan satu arah tidak cukup. Pemerintah yang hanya menyampaikan informasi tanpa menyediakan ruang respons belum membangun partisipasi.
Di sinilah peran humas pemerintah menjadi penting. Humas perlu menerjemahkan kebijakan yang kompleks menjadi bahasa yang dapat dipahami warga. Pada saat yang sama, humas harus mampu merangkum masukan masyarakat menjadi informasi yang dapat digunakan pimpinan.
Bagi instansi yang baru memulai, langkah pertama tidak selalu membuat kanal baru. Media sosial, kanal pengaduan, PPID, dan forum yang sudah berjalan dapat menjadi titik awal. Yang perlu diperbaiki adalah cara masukan didokumentasikan, diteruskan, dan dilaporkan kembali kepada masyarakat.
5 Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan
UU 23 Tahun 2014 Pasal 354 menyebut beberapa bentuk partisipasi masyarakat, termasuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, dan pengawasan. PP 45 Tahun 2017 menjadi aturan pelaksana yang secara khusus membahas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
| Bentuk | Implementasi | Contoh |
|---|---|---|
| Konsultasi publik | Meminta pandangan sebelum keputusan ditetapkan | Forum konsultasi rancangan kebijakan |
| Musyawarah | Membahas kebutuhan dan prioritas bersama | Musrenbang atau forum warga |
| Kemitraan | Pemerintah dan masyarakat menjalankan program bersama | Kolaborasi dengan komunitas lokal |
| Penyampaian aspirasi | Membuka jalur masukan dan keluhan | Audiensi, kanal pengaduan, formulir daring |
| Pengawasan | Masyarakat memantau kebijakan atau layanan | Pemantauan program dan laporan pelayanan |
Kelima bentuk tersebut dapat saling terhubung.
Sebuah program pembangunan dapat dimulai dengan konsultasi untuk menyerap pandangan warga. Prioritasnya kemudian dibahas dalam musyawarah. Pelaksanaan dapat melibatkan kemitraan dengan komunitas. Setelah berjalan, masyarakat tetap memiliki ruang menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan.
Humas perlu memahami tahapan tersebut agar tidak menggunakan satu pendekatan untuk seluruh kebutuhan.
Yang harus dihindari adalah partisipasi yang hanya memenuhi formalitas. Forum dapat berlangsung tertib, tetapi kehilangan makna ketika warga tidak pernah mengetahui apakah masukannya dipertimbangkan.
Saluran Partisipasi yang Perlu Dikelola Humas Pemerintah
Tidak ada satu kanal yang cocok untuk seluruh masyarakat. Karakter warga, wilayah, akses internet, usia, dan kebiasaan komunikasi perlu diperhitungkan.
PPID dan sumber informasi resmi
PPID atau laman informasi publik membantu masyarakat memperoleh informasi dasar sebelum menyampaikan pendapat.
Tanpa informasi yang memadai, forum partisipasi mudah berubah menjadi perdebatan berdasarkan asumsi.
Karena itu, informasi mengenai program, dasar kebijakan, tahapan, jadwal, dan ruang partisipasi perlu tersedia sebelum pemerintah meminta masukan.
Media sosial
Media sosial dapat menangkap pertanyaan dan respons dengan cepat.
Namun, komentar di Instagram, TikTok, X, atau kanal lain tidak otomatis mencerminkan seluruh masyarakat. Kelompok yang aktif secara digital dapat memiliki karakter berbeda dari warga yang jarang menggunakan media sosial.
Hasil pemantauan tetap perlu dibandingkan dengan sumber lain.
Forum langsung dan kanal pengaduan
Forum tatap muka masih penting, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan langsung atau menghadapi keterbatasan akses digital.
Kanal pengaduan juga perlu memiliki alur yang jelas. Warga harus mengetahui ke mana laporan diteruskan dan siapa yang bertanggung jawab menanganinya.
Kuncinya bukan memperbanyak kanal, melainkan menghubungkan kanal.
Keluhan yang masuk melalui media sosial harus dapat diteruskan ke jalur penanganan resmi. Hasil forum warga juga sebaiknya dapat diakses melalui kanal informasi publik.
Karena itu, humas dalam organisasi perlu terhubung dengan PPID, unit layanan, perencanaan, serta pimpinan.
Tantangan Partisipasi Warga Bukan Hanya soal Kanal
Hambatan pertama sering berasal dari dalam organisasi.
Masukan warga dapat dianggap menambah pekerjaan atau dipersepsikan sebagai kritik. Padahal, aspirasi dapat menjadi sumber informasi untuk mendeteksi kelemahan kebijakan sebelum masalah membesar.
Hambatan berikutnya adalah kapasitas humas. Membuka formulir atau akun media sosial jauh lebih mudah daripada mengelolanya. Tim perlu mampu memetakan pemangku kepentingan, memfasilitasi forum, mengelompokkan aspirasi, dan menjelaskan tindak lanjut kepada masyarakat.
Instansi juga menghadapi kesenjangan infrastruktur. Portal daring tidak otomatis membuat partisipasi lebih inklusif. Pemerintah tetap membutuhkan pertemuan langsung atau jaringan komunitas ketika akses digital terbatas.
Masalah lain adalah waktu. Keterlibatan warga membutuhkan ruang sebelum keputusan selesai dibuat. Jika konsultasi baru dibuka menjelang pengesahan kebijakan, masyarakat mudah menangkap kesan bahwa keputusan sebenarnya sudah final.
OECD juga menekankan bahwa stakeholder sebaiknya dilibatkan ketika masih tersedia waktu agar masukan benar-benar dapat dipertimbangkan. Kebijakan partisipasi juga perlu transparan dan memiliki tujuan yang jelas
Komunikasi Krisis Pemerintah dan Risiko Aspirasi yang Diabaikan
Partisipasi warga juga berkaitan dengan pencegahan krisis kepercayaan.
Ketika masyarakat berulang kali menyampaikan keluhan tetapi tidak mengetahui tindak lanjutnya, persoalannya tidak lagi hanya terletak pada satu kanal.
Publik dapat mulai menilai bahwa pemerintah memang tidak ingin mendengar.
Di titik tersebut, masalah pelayanan dapat berkembang menjadi masalah reputasi. Humas kemudian menghadapi tekanan untuk menjelaskan sesuatu yang sebenarnya dapat dicegah melalui komunikasi dua arah sejak awal.
Karena itu, konsolidasi internal dan komunikasi krisis pemerintah juga relevan dalam pengelolaan partisipasi. Unit internal harus siap menerima dan meneruskan masukan, bukan hanya membuka pintu komunikasi.
Pendekatan empati publik ketika kebijakan ditolak juga penting agar respons pemerintah tidak defensif ketika aspirasi yang masuk bernada kritis.
Checklist Humas untuk Membangun Program Partisipasi
Sebelum membuat kanal atau forum baru, tim humas dapat menggunakan tujuh langkah berikut.
- Tentukan kebutuhan partisipasi. Jelaskan keputusan atau program apa yang membutuhkan masukan masyarakat.
- Petakan kelompok yang terdampak. Jangan hanya mengundang stakeholder yang mudah dijangkau.
- Berikan informasi sebelum meminta pendapat. Masyarakat membutuhkan konteks agar dapat memberikan masukan yang relevan.
- Pilih kanal sesuai karakter warga. Kombinasikan kanal digital dan langsung jika diperlukan.
- Jelaskan ruang pengaruh masyarakat. Terangkan bagian mana yang masih dapat berubah dan mana yang sudah ditetapkan.
- Dokumentasikan dan teruskan aspirasi. Masukan harus sampai kepada unit yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- Berikan umpan balik. Jelaskan hasil pembahasan, keputusan, atau alasan ketika masukan tidak dapat diterapkan.
Jika program melibatkan banyak saluran, audit komunikasi pemerintah dapat membantu melihat apakah kanal partisipasi benar-benar berfungsi sesuai tujuannya.
Partisipasi Tidak Berakhir ketika Forum Selesai
Jumlah peserta bukan ukuran utama keberhasilan.
Begitu juga jumlah komentar, formulir, atau unggahan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pemerintah memperoleh informasi baru, apakah kelompok yang terdampak berhasil dijangkau, apakah masukan dipertimbangkan, dan apakah tindak lanjut dapat dijelaskan.
OECD mencatat bahwa stakeholder engagement dapat memperbaiki rancangan kebijakan karena pemerintah memperoleh informasi tentang dampak dan kebutuhan pihak yang terkena aturan. Namun, pemberian umpan balik setelah konsultasi masih menjadi kelemahan di banyak negara.
Bagi humas pemerintah, temuan ini penting. Membuka forum hanya setengah pekerjaan. Separuh lainnya adalah memastikan warga mengetahui apa yang terjadi setelah mereka berbicara.
Kebiasaan mendengar secara terstruktur juga memberi manfaat bagi pemerintah. Instansi dapat mendeteksi isu lebih cepat, memahami kebutuhan layanan, serta menguji bahasa kebijakan sebelum digunakan secara luas.
Dengan demikian, partisipasi tidak hanya berkaitan dengan akuntabilitas. Ia juga menjadi alat untuk membuat keputusan dan komunikasi publik lebih baik.
Govcom dapat mendampingi instansi dalam pemetaan stakeholder, audit kanal partisipasi, penyusunan Strakom, hingga pengembangan mekanisme konsultasi dan komunikasi publik.
Jika instansi Anda sudah memiliki banyak kanal aspirasi tetapi belum mengetahui apakah masukan warga benar-benar sampai ke pengambil keputusan, evaluasi sebaiknya dimulai dari alur tersebut. Partisipasi yang baik bukan sekadar memberi masyarakat kesempatan berbicara, tetapi memastikan suara mereka memiliki jalur untuk didengar dan ditindaklanjuti.
