Komunikasi pemerintah tidak berlangsung dalam ruang yang seragam.
Satu kebijakan dapat dibaca secara berbeda oleh masyarakat karena bahasa, nilai sosial, kebiasaan, pengalaman, dan lingkungan budaya mereka tidak sama.
Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Hasil Sensus Penduduk 2010 yang dirujuk Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 1.340 suku bangsa. Keragaman ini membuat komunikasi publik tidak cukup hanya memastikan pesan benar secara substansi. Pesan juga perlu dapat dipahami dalam konteks masyarakat yang menerimanya.
Karena itu, komunikasi antarbudaya menjadi keterampilan operasional bagi humas pemerintah, bukan sekadar teori komunikasi.
Tim humas perlu memahami bagaimana pesan yang sama dapat memperoleh respons berbeda, siapa yang dipercaya oleh masyarakat setempat, bahasa seperti apa yang lebih mudah dipahami, serta pendekatan apa yang berisiko menimbulkan jarak.
Draft revisi juga menempatkan kemampuan tersebut sebagai kebutuhan praktis bagi humas pemerintah dan PR BUMN ketika berhadapan dengan publik yang memiliki latar budaya berbeda.
Apa Itu Komunikasi Antarbudaya dalam Pemerintahan
Komunikasi antarbudaya adalah proses komunikasi antara individu atau kelompok yang memiliki latar budaya berbeda.
Dalam praktik humas pemerintah, pengertiannya dapat dibuat lebih operasional.
Komunikasi antarbudaya adalah kemampuan menyusun dan menyampaikan pesan pemerintah agar tetap dipahami dan diterima oleh masyarakat yang memiliki sistem nilai, bahasa, kebiasaan, dan cara pandang berbeda.
Artinya, keberhasilan komunikasi tidak berhenti pada apakah pesan sudah diterbitkan.
Pertanyaannya adalah apakah masyarakat memahami maksudnya dengan cara yang sesuai dengan substansi kebijakan.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak masyarakat atas informasi serta kewajiban badan publik dalam menyediakan dan mengumumkan informasi. Dalam praktiknya, kewajiban tersebut semakin efektif ketika informasi tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dipahami oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Pemahaman ini berkaitan erat dengan praktik komunikasi pemerintah, terutama ketika satu kebijakan harus diterjemahkan untuk masyarakat dengan karakter berbeda.
Perbedaan Komunikasi Antarbudaya dan Komunikasi Lintas Budaya
Dua istilah ini sering digunakan bergantian, padahal fokusnya tidak sama.
| Aspek | Komunikasi Antarbudaya | Komunikasi Lintas Budaya |
|---|---|---|
| Fokus | Interaksi antara pihak dari budaya berbeda | Perbandingan pola komunikasi antarbudaya |
| Penggunaan | Percakapan, pelayanan, negosiasi, sosialisasi | Riset, analisis, perumusan kebijakan |
| Contoh | Petugas menjelaskan program kepada komunitas adat | Membandingkan pola komunikasi dua daerah |
| Nilai bagi humas | Membantu interaksi langsung | Menjadi dasar memahami perbedaan audiens |
Bagi tim humas, komunikasi lintas budaya dapat memberikan bahan analisis.
Komunikasi antarbudaya digunakan ketika aparatur benar benar berinteraksi dengan masyarakat.
Draft revisi menggunakan pembedaan yang sama untuk menempatkan kajian lintas budaya sebagai bahan pemahaman dan keterampilan antarbudaya sebagai kemampuan yang digunakan di lapangan.
Fungsi Komunikasi Antarbudaya bagi Humas Pemerintah
Membangun kepercayaan publik
Masyarakat tidak hanya menilai isi kebijakan.
Mereka juga menilai bagaimana pemerintah berbicara kepada mereka.
Pilihan bahasa, contoh, juru bicara, cara menyampaikan informasi, hingga bentuk pertemuan dapat memengaruhi apakah masyarakat merasa dilibatkan atau hanya menjadi penerima informasi.
Karena itu, satu materi komunikasi tidak selalu harus digunakan dalam bentuk identik untuk seluruh daerah.
Substansi kebijakan tetap sama. Cara menjelaskannya dapat disesuaikan.
Mengurangi risiko salah pengertian
Pesan yang secara administratif benar belum tentu menghasilkan pemahaman yang sama.
Istilah teknis, simbol, humor, gestur, atau tingkat formalitas dapat memiliki makna berbeda di wilayah berbeda.
Tim humas dapat mengurangi risiko tersebut dengan melakukan uji pemahaman kepada perwakilan audiens sebelum materi disebarkan secara luas.
Proses semacam ini juga mendukung praktik Media Relations karena jurnalis daerah dapat membantu menjelaskan konteks lokal dan pertanyaan yang mungkin muncul dari masyarakat.
Mendukung diplomasi publik
Pemerintah daerah juga semakin sering membawa identitas wilayah ke forum nasional dan internasional.
Tantangannya bukan sekadar menerjemahkan bahasa.
Narasi daerah perlu disusun agar nilai lokal tetap terasa tetapi dapat dimengerti audiens dengan referensi budaya berbeda.
Komunikasi antarbudaya menjadi jembatan antara identitas lokal dan cara penyampaian yang lebih universal.
Hambatan Komunikasi Antarbudaya di Lembaga Pemerintah
Stereotip dan prasangka
Stereotip membuat seseorang membaca kelompok lain menggunakan asumsi sebelum memahami situasinya.
Risikonya berlaku dua arah.
Masyarakat dapat membawa prasangka terhadap pemerintah. Aparatur juga dapat memiliki asumsi mengenai kelompok masyarakat tertentu.
Jika asumsi tersebut masuk ke proses penyusunan pesan, komunikasi dapat memperbesar jarak.
Perbedaan bahasa dan komunikasi nonverbal
Komunikasi tidak hanya terjadi melalui kata.
Kontak mata, gestur, jarak bicara, tingkat formalitas, serta cara menyampaikan keberatan dapat berbeda antarbudaya.
Pendekatan yang terasa ramah di satu tempat dapat dipersepsikan terlalu informal di tempat lain.
Karena itu, adaptasi bukan sekadar menerjemahkan Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.
Tim perlu memahami konteks sosial yang membentuk cara komunikasi tersebut.
Bias budaya dalam penyusunan pesan
Masalah juga dapat muncul sejak tahap perencanaan.
Materi komunikasi sering disusun dari sudut pandang kantor pusat, lalu didistribusikan ke seluruh wilayah.
Padahal masyarakat yang menjalankan atau menerima kebijakan memiliki kondisi yang berbeda.
Melibatkan perwakilan lokal sejak penyusunan pesan dapat membantu menemukan persoalan sebelum materi dipublikasikan.
Contoh Komunikasi Antarbudaya dalam Pemerintahan
Informasi kebencanaan di wilayah multietnis
Pada situasi bencana, kecepatan informasi memang penting.
Namun instruksi juga harus dipahami.
Pemda dapat menggabungkan Bahasa Indonesia, bahasa yang lazim digunakan masyarakat lokal, simbol visual, dan tokoh yang dipercaya masyarakat untuk memperkuat pesan.
Tujuannya bukan membuat banyak versi kebijakan.
Tujuannya memastikan instruksi yang sama menghasilkan pemahaman yang sama.
PR BUMN dan komunitas lokal
BUMN yang menjalankan proyek di wilayah dengan komunitas adat perlu memahami struktur sosial setempat.
Pertemuan dengan tokoh masyarakat, penggunaan forum lokal, serta keterlibatan stakeholder sebelum program diluncurkan dapat mengurangi kesan bahwa keputusan datang secara sepihak.
Pendekatan ini membuat komunikasi antarbudaya beririsan dengan stakeholder engagement dan public affairs.
Diplomasi publik pemerintah daerah
Ketika Pemda mengikuti forum internasional, cerita mengenai budaya dan potensi daerah perlu disusun untuk audiens yang belum memiliki konteks mengenai Indonesia.
Istilah lokal dapat tetap digunakan, tetapi membutuhkan penjelasan yang singkat dan mudah dipahami.
Nilai budaya dipertahankan. Cara membingkai ceritanya disesuaikan.
Strategi Membangun Kompetensi Komunikasi Antarbudaya
Memulai dari sensitivitas budaya
Pelatihan bagi ASN sebaiknya tidak berhenti pada hafalan karakter budaya.
Peserta perlu belajar mengenali biasnya sendiri, membaca kebutuhan audiens, dan menghadapi situasi nyata.
Studi kasus dari wilayah kerja akan lebih berguna daripada contoh yang terlalu jauh dari pekerjaan peserta.
Menggunakan empathy mapping
Empathy mapping membantu tim melihat situasi dari perspektif audiens.
Tim dapat memetakan apa yang dilihat masyarakat, pertanyaan yang mereka miliki, hambatan yang mereka alami, siapa yang mereka percaya, dan kanal apa yang paling sering digunakan.
Hasilnya dapat menjadi dasar memilih pesan, media, serta juru bicara.
Mengembangkan cultural intelligence
Cultural intelligence atau CQ membantu melihat kemampuan seseorang beradaptasi dalam situasi lintas budaya.
Dalam konteks humas, CQ dapat dikembangkan melalui paparan, pembelajaran, refleksi, dan pengalaman bekerja dengan kelompok yang berbeda.
Draft revisi juga menempatkan CQ sebagai salah satu instrumen pengembangan kompetensi tim komunikasi pemerintah.
Model Komunikasi Antarbudaya yang Relevan
Perspektif Alo Liliweri
Karya Alo Liliweri menjadi salah satu rujukan penting dalam pembahasan komunikasi antarbudaya di Indonesia.
Buku Komunikasi Antarbudaya Definisi dan Model membahas definisi, prinsip, serta model teoretis komunikasi antarbudaya. Karya lain Liliweri juga banyak membahas hubungan antara budaya, komunikasi, prasangka, konflik, dan masyarakat multikultural.
Nilai praktisnya bagi humas adalah pengingat bahwa budaya bukan sekadar atribut audiens.
Budaya membentuk cara masyarakat menafsirkan pesan.
Communication Accommodation Theory
Communication Accommodation Theory atau CAT menjelaskan bagaimana individu menyesuaikan perilaku komunikasinya ketika berinteraksi dengan orang lain.
Howard Giles dan pengembang teori ini membahas bagaimana orang melakukan penyesuaian melalui konvergensi, divergensi, dan bentuk akomodasi lain dalam interaksi interpersonal maupun antarkelompok.
Dalam humas pemerintah, prinsip tersebut dapat diterapkan dengan menyesuaikan tingkat formalitas, pilihan istilah, contoh, serta cara menyampaikan pesan tanpa mengubah substansi kebijakan.
Adaptasi harus terasa wajar.
Penyesuaian yang terlalu dibuat buat justru dapat dibaca sebagai upaya memanipulasi kedekatan.
Mengukur Efektivitas Komunikasi Antarbudaya
Keberhasilan tidak cukup dinilai dari banyaknya materi yang diterjemahkan atau jumlah kegiatan sosialisasi.
Instansi dapat melihat beberapa indikator seperti tingkat pemahaman masyarakat, jenis pertanyaan yang masih berulang, partisipasi kelompok sasaran, jumlah kesalahpahaman, kualitas hubungan dengan stakeholder lokal, serta penerimaan terhadap kebijakan.
Jika materi sudah disebarkan luas tetapi kelompok sasaran masih salah memahami prosedur yang sama, komunikasi belum bekerja sebagaimana mestinya.
Evaluasi juga perlu membedakan masalah komunikasi dari masalah kebijakan.
Tidak semua penolakan terjadi karena masyarakat gagal memahami pesan.
Publik dapat memahami kebijakan dengan baik tetapi tetap tidak menyetujuinya.
Perbedaan tersebut penting agar humas tidak menjadikan komunikasi sebagai alat untuk menutupi persoalan substantif.
Komunikasi Antarbudaya sebagai Kompetensi Humas Pemerintah
Komunikasi antarbudaya bukan upaya membuat pemerintah berbicara dengan cara berbeda kepada setiap kelompok tanpa dasar.
Tujuannya adalah menjaga agar substansi yang sama dapat dipahami oleh masyarakat dengan konteks budaya yang berbeda.
Untuk mencapainya, humas perlu mengenali bias, memahami karakter audiens, melakukan riset, menguji pesan, memilih juru bicara yang tepat, serta mengevaluasi respons masyarakat.
Kemampuan tersebut semakin relevan ketika pemerintah berhadapan dengan masyarakat yang beragam, bekerja lintas wilayah, atau membangun hubungan dengan stakeholder internasional.
Govcom dapat membantu instansi pemerintah dan BUMN melalui audit komunikasi, pemetaan stakeholder, pengembangan pesan lintas budaya, hingga pelatihan tim komunikasi sesuai konteks organisasi.
Komunikasi yang efektif bukan hanya memastikan pemerintah sudah berbicara. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat memahami pesan tanpa kehilangan konteks budayanya.
