Program pemerintah jarang dapat diselesaikan oleh satu instansi. Pemerintah memiliki kewenangan dan sumber daya, tetapi tetap membutuhkan pengetahuan akademisi, kemampuan dunia usaha, keterlibatan masyarakat, dan dukungan media agar kebijakan dapat berjalan sekaligus dipahami publik.
Kebutuhan tersebut menjadi dasar pendekatan pentahelix pemerintah.
Pentahelix adalah model kolaborasi yang melibatkan lima unsur, yaitu pemerintah, akademisi, bisnis atau swasta, masyarakat atau komunitas, dan media. Model ini digunakan dalam berbagai program pembangunan untuk menggabungkan sumber daya, pengetahuan, legitimasi sosial, serta kemampuan komunikasi antarpihak.
Bagi humas pemerintah, pentahelix bukan sekadar teori kolaborasi. Model ini membantu menentukan siapa yang perlu dilibatkan, apa kontribusinya, bagaimana informasi dibagikan, dan bagaimana koordinasi dijaga sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
Apa Itu Pentahelix Pemerintah
Pentahelix mengembangkan prinsip kolaborasi multipihak dengan membagi kontribusi berdasarkan kekuatan masing-masing aktor.
Pemerintah berperan memberikan arah dan kerangka kebijakan. Akademisi menyediakan kajian serta pengetahuan. Dunia usaha dapat membawa teknologi, jaringan, pendanaan, atau kemampuan implementasi. Masyarakat memberikan pengalaman lapangan dan memastikan program sesuai kebutuhan. Media membantu informasi mencapai publik sekaligus menjalankan fungsi pengawasan.
Model tersebut relevan untuk persoalan yang kompleks seperti pengelolaan sampah, pembangunan pariwisata, kesehatan masyarakat, lingkungan, atau program yang membutuhkan perubahan perilaku.
Namun, kegiatan belum otomatis menjadi pentahelix hanya karena pemerintah bekerja sama dengan komunitas atau swasta. Kelima unsur perlu mempunyai kontribusi yang dapat dijelaskan.
Lima Unsur Pentahelix dan Perannya
Pembagian peran menjadi penting agar kolaborasi tidak berhenti sebagai forum seremonial.
| Unsur | Peran Utama | Contoh dalam Komunikasi Pemerintah |
|---|---|---|
| Pemerintah | regulator, fasilitator, koordinator | menetapkan arah, menyatukan stakeholder, menyediakan informasi resmi |
| Akademisi | konseptor dan sumber pengetahuan | riset, kajian, rekomendasi, evaluasi |
| Bisnis | pendukung sumber daya dan implementasi | teknologi, jaringan, pendanaan, CSR, kemitraan |
| Masyarakat | pelaksana, penerima manfaat, pemberi umpan balik | komunitas, organisasi warga, kelompok penerima program |
| Media | penyebar informasi dan pengawas publik | pemberitaan, edukasi, amplifikasi, ruang diskusi |
Pembagian tersebut dapat berubah sesuai karakter program.
Pada Kampung Ekowisata Keranggan, misalnya, penelitian menemukan peran komunitas melalui Pokdarwis sebagai penggerak dan penghubung antarpihak. Pemerintah mendukung melalui pelatihan dan promosi, swasta melalui CSR, akademisi melalui penelitian dan inovasi, sedangkan media mendukung promosi. Temuan penelitian juga menunjukkan ketidakseimbangan kontribusi dapat mengurangi efektivitas kolaborasi.
Artinya, keberhasilan pentahelix tidak diukur dari banyaknya logo mitra dalam sebuah kegiatan. Yang lebih penting adalah apakah setiap pihak menjalankan tanggung jawabnya.
Implementasi Pentahelix dalam Komunikasi Pemerintah
Tahap pertama adalah memetakan stakeholder.
Humas perlu mengetahui siapa yang mempunyai kewenangan, sumber daya, pengetahuan, akses komunitas, dan kemampuan memengaruhi opini. Hasil pemetaan sebaiknya menjadi dokumen kerja yang dapat diperbarui.
Pembahasan mengenai pemetaan stakeholder pemerintah dapat menjadi dasar sebelum menentukan posisi masing-masing unsur.
Tahap kedua adalah menyepakati pola koordinasi.
Setiap aktor perlu mengetahui tujuan, penanggung jawab, kewenangan, data yang dapat dibagikan, mekanisme keputusan, serta kanal komunikasi.
Di tahap ini, fungsi kehumasan pemerintah menjadi penting. Humas sering menjadi simpul informasi yang menghubungkan kebutuhan komunikasi berbagai pihak.
Tahap ketiga adalah mengevaluasi kolaborasi.
Evaluasi jangan berhenti pada jumlah rapat, kegiatan, atau pemberitaan. Ukur apakah masyarakat benar-benar terlibat, kontribusi setiap unsur berjalan, informasi konsisten, serta program menghasilkan perubahan yang dituju.
OECD juga menekankan bahwa komunikasi publik dapat membantu pemerintah membuat kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan warga dan memperkuat kepercayaan kepada institusi.
Contoh Pentahelix dalam Program Pemerintah
Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas memberikan contoh yang relevan.
Kajian mengenai kebijakan Zero Waste Banyumas membahas program Sumpah Beruang serta pemanfaatan Salinmas dan Jeknyong dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, media, dan sektor swasta.
Studi tersebut juga memberikan pelajaran penting. Inovasi yang menarik pada tahap awal belum menjamin keberlanjutan. Efektivitas program dapat menurun apabila koordinasi, penggunaan layanan, dan komitmen multipihak tidak dijaga secara konsisten.
Contoh lain terdapat pada pengembangan Desa Wisata Sumberbulu di Kabupaten Karanganyar. Penelitian 2026 menemukan bahwa kerja sama pentahelix menjadi salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap perkembangan desa wisata. Kolaborasi tersebut melibatkan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Koordinasi antarpihak di Sumberbulu ditangani melalui Pokdarwis.
Dua contoh tersebut menunjukkan bahwa humas tidak cukup hadir pada tahap publikasi. Humas perlu membantu menjaga hubungan dan aliran informasi selama program berjalan.
Risk Appetite Pemerintah dalam Kolaborasi Pentahelix
Risk appetite pemerintah bukan unsur keenam dalam pentahelix. Konsep ini berasal dari manajemen risiko dan dapat digunakan sebagai lapisan tata kelola untuk menentukan seberapa besar risiko yang dapat diterima sebelum sebuah persoalan perlu dieskalasikan.
Perpres Nomor 39 Tahun 2023 mengatur Manajemen Risiko Pembangunan Nasional secara terintegrasi. Kerangka tersebut mencakup kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan entitas terkait.
Dalam implementasi MRPN lintas sektor, dokumen RKP 2026 juga memuat penetapan selera dan profil risiko sebagai bagian dari tahapan pengelolaan risiko lintas sektor.
Bagi program pentahelix, prinsipnya dapat diterjemahkan dalam beberapa pertanyaan praktis.
Seberapa besar keterlambatan mitra masih dapat ditoleransi? Kapan perbedaan pesan antarpihak harus dieskalasikan? Apa yang dilakukan jika mitra bisnis menarik dukungan? Siapa mengambil keputusan ketika informasi yang disampaikan salah?
Jawaban atas pertanyaan tersebut perlu disepakati sebelum program menghadapi masalah.
Komunikasi Krisis Pemerintah dalam Kolaborasi Pentahelix
Kolaborasi multipihak dapat memperkuat program, tetapi juga menambah sumber risiko komunikasi.
Ketika terjadi krisis, lima unsur dapat memiliki data, juru bicara, dan kepentingan yang berbeda. Jika masing-masing berbicara sendiri tanpa koordinasi, publik akan menerima versi informasi yang tidak konsisten.
Karena itu, komunikasi krisis pemerintah dalam pendekatan pentahelix membutuhkan setidaknya satu sumber fakta, mekanisme eskalasi, pembagian juru bicara, serta aturan mengenai informasi yang dapat diumumkan.
Media juga perlu diposisikan secara tepat. Media bukan sekadar kanal untuk menyebarkan pesan pemerintah. Ia memiliki independensi dan fungsi pengawasan. Pemerintah perlu menyediakan data yang dapat diverifikasi dan pembaruan informasi yang konsisten.
OECD merekomendasikan komunikasi publik berbasis bukti serta keterlibatan mitra dari masyarakat sipil dan sektor privat untuk menghadapi misinformasi dan disinformasi.
Untuk kesiapan internal, prinsip audit komunikasi pemerintah dapat digunakan untuk melihat apakah organisasi sudah memiliki jalur koordinasi, juru bicara, serta protokol respons yang memadai.
Tantangan Pentahelix bagi Humas Pemerintah
Tantangan pertama adalah koordinasi.
Lima unsur membawa kepentingan, budaya kerja, kewenangan, dan kecepatan keputusan yang berbeda. Tanpa koordinator yang jelas, aktivitas dapat berjalan sendiri-sendiri.
Tantangan kedua adalah ketimpangan kontribusi. Ada mitra yang bekerja aktif, tetapi ada pula yang hanya tercantum sebagai bagian program. Karena itu, evaluasi perlu melihat kontribusi, bukan kehadiran.
Tantangan ketiga adalah terputusnya komunikasi setelah peluncuran. Banyak program memiliki aktivitas komunikasi tinggi pada awal kegiatan, tetapi kehilangan ritme beberapa bulan kemudian.
Tantangan keempat adalah pergantian personel. Pejabat pemerintah, pimpinan perusahaan, pengurus komunitas, atau PIC media dapat berubah sebelum program selesai. Jika kesepakatan hanya tersimpan dalam hubungan personal, pengetahuan kolaborasi ikut hilang.
Karena itu, dokumentasi peran, hasil rapat, jalur komunikasi, keputusan, dan perkembangan program menjadi bagian penting dari tata kelola.
Pentahelix Membutuhkan Orkestrasi Bukan Sekadar Kolaborasi
Pentahelix memberikan kerangka sederhana untuk memahami bahwa persoalan publik sering membutuhkan lebih dari satu aktor.
Namun, menghadirkan pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat, dan media dalam satu forum belum menghasilkan kolaborasi yang efektif.
Yang menentukan adalah kejelasan peran, kemampuan koordinasi, keterbukaan informasi, batas risiko, dan konsistensi komitmen.
Govcom dapat membantu instansi melalui stakeholder mapping, audit komunikasi, penyusunan Strakom, desain komunikasi multipihak, fasilitasi stakeholder engagement, hingga penyusunan protokol komunikasi krisis.
Jika instansi Anda ingin menggunakan pentahelix, jangan mulai dengan mencari sebanyak mungkin mitra. Mulailah dengan memahami masalah, menentukan kontribusi yang dibutuhkan, memetakan stakeholder yang tepat, lalu menyepakati cara kerja yang dapat dievaluasi.
Pentahelix bekerja bukan ketika lima unsur hadir dalam satu foto, tetapi ketika lima unsur memiliki peran nyata dan bergerak menuju tujuan yang sama dengan komunikasi yang terkoordinasi.
