Teori komunikasi krisis adalah kerangka yang membantu organisasi memahami situasi krisis, membaca reaksi publik, dan memilih respons berdasarkan tingkat ancaman, tanggung jawab yang dipersepsikan, serta kebutuhan stakeholder. Bagi humas pemerintah, teori penting agar respons tidak hanya bertumpu pada intuisi. Bencana alam, gangguan layanan, serangan siber, kesalahan internal, dan tuduhan terhadap institusi memiliki karakter berbeda. Karena...
Stakeholder management adalah proses sistematis untuk mengenali, memetakan, memprioritaskan, dan mengelola hubungan dengan pihak yang dapat memengaruhi atau terdampak oleh kebijakan dan keputusan organisasi. Dalam konteks pemerintah dan BUMN, stakeholder bukan hanya mitra kerja. Mereka dapat berupa pimpinan, ASN, unit teknis, masyarakat, media, DPR/DPRD, lembaga pengawas, komunitas, akademisi, dunia usaha, sampai kelompok yang terdampak langsung...
ILM adalah singkatan dari Iklan Layanan Masyarakat. Berbeda dengan iklan komersial yang bertujuan menjual produk atau jasa, ILM digunakan untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan kepentingan publik. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mendefinisikan siaran iklan layanan masyarakat sebagai iklan nonkomersial yang bertujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan pesan kepada masyarakat...
Risiko tidak selalu bisa dihilangkan. Namun, pemerintah dan BUMN dapat mencegah ketidakpastian berubah menjadi kepanikan, kesalahpahaman, atau krisis kepercayaan melalui komunikasi yang tepat. Komunikasi risiko adalah proses pertukaran informasi, saran, dan pandangan mengenai risiko antara organisasi, ahli, pejabat, dan pihak yang terdampak agar mereka memahami situasi, dampak yang mungkin terjadi, serta tindakan yang perlu dilakukan....
Media sosial pemerintah bukan sekadar tempat mengunggah dokumentasi rapat, kunjungan pejabat, atau kegiatan seremonial. Ia merupakan kanal komunikasi publik untuk menjelaskan kebijakan, memberi layanan informasi, membaca respons masyarakat, dan membangun kepercayaan. Media sosial pemerintah adalah akun resmi yang dikelola instansi untuk berkomunikasi dengan publik melalui platform digital. Pengelolaannya perlu memiliki tujuan, audiens, pesan, tata kelola,...
Sebuah isu muncul di media lokal. Satu instansi segera menggelar rapat dan menyiapkan respons. Instansi lain memilih memantau. Ketika isu yang sama kemudian diangkat akun dengan pengikut besar, reaksinya kembali berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa batas sebuah isu dianggap serius belum tentu sama pada setiap institusi. Mandat, karakter pelayanan, kelompok yang terdampak, dan risiko operasional...
Jl. Raya Haji Nawi 9Q, Gandaria Selatan
Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Jakarta 12420
[email protected] | 0818 233 003
@ 2024 PT Govcom Mitra Pemerintah.
All Right Reserved.