Kebebasan pers sering dipahami sebagai kebebasan media memberitakan apa saja. Dalam praktik pemerintahan, persoalannya lebih kompleks. Pers membutuhkan ruang untuk mencari dan menyampaikan informasi. Di sisi lain, pemerintah berkewajiban menyediakan informasi publik sekaligus menjaga informasi tertentu yang memang dikecualikan berdasarkan hukum. Di Indonesia, kemerdekaan pers memiliki landasan utama UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers....
BUMN tidak hanya membawa nama perusahaan. Kinerja, pelayanan, keputusan bisnis, hingga perilaku pengurusnya dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap pengelolaan aset negara. Posisi tersebut membuat strategi PR BUMN memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan komunikasi perusahaan swasta. Tim komunikasi tetap harus mendukung tujuan bisnis. Namun, mereka juga berhadapan dengan pemerintah, regulator, investor, media, pegawai, pelanggan, mitra, dan...
Kehadiran warga dalam kegiatan pemerintah sering dianggap sama dengan keterlibatan. Padahal, masyarakat yang menghadiri sosialisasi, mengisi survei, atau berkomentar di media sosial belum tentu benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi menjadi bermakna ketika tiga kondisi terpenuhi. Masyarakat memperoleh informasi yang memadai, tersedia ruang untuk menyampaikan pandangan, dan warga mengetahui bagaimana masukannya digunakan. Bagi humas...
Kampanye pemerintah dapat memiliki pesan yang jelas dan materi yang menarik, tetapi tetap gagal menjangkau masyarakat yang membutuhkan informasi. Masalahnya tidak selalu berada pada isi pesan. Hambatan dapat muncul dari pemilihan kanal, pola distribusi, atau hubungan antarsaluran. Masyarakat mungkin melihat unggahan di media sosial, tetapi tidak menemukan penjelasan lengkap ketika ingin mengetahui persyaratan. Pemberitaan media...
Komunikasi pemerintah tidak berlangsung dalam ruang yang seragam. Satu kebijakan dapat dibaca secara berbeda oleh masyarakat karena bahasa, nilai sosial, kebiasaan, pengalaman, dan lingkungan budaya mereka tidak sama. Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Hasil Sensus Penduduk 2010 yang dirujuk Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 1.340 suku bangsa. Keragaman ini membuat komunikasi publik tidak...
Aparatur pemerintah tidak hanya bekerja dengan aturan dan prosedur. Mereka juga berhadapan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, nilai sosial, dan kebiasaan yang berbeda. Perbedaan tersebut terasa dalam pelayanan publik, sosialisasi kebijakan, penanganan bencana, hubungan dengan komunitas, hingga kerja sama dengan mitra dari daerah atau negara lain. Karena itu, pengembangan kompetensi sosial kultural...
Ketika institusi pemerintah menghadapi krisis, perhatian biasanya langsung tertuju pada respons keluar. Tim menyiapkan klarifikasi, menjawab pertanyaan jurnalis, memantau media sosial, dan memastikan pernyataan resmi segera tersedia. Pada saat yang sama, pegawai di dalam organisasi belum tentu mendapatkan informasi yang sama cepatnya. Mereka membaca pemberitaan, menerima pertanyaan dari keluarga, atau berhadapan langsung dengan masyarakat yang...
Sebuah isu muncul di media lokal. Satu instansi segera menggelar rapat dan menyiapkan respons. Instansi lain memilih memantau. Ketika isu yang sama kemudian diangkat akun dengan pengikut besar, reaksinya kembali berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa batas sebuah isu dianggap serius belum tentu sama pada setiap institusi. Mandat, karakter pelayanan, kelompok yang terdampak, dan risiko operasional...
“Ganti pejabat, ganti kebijakan.” Ungkapan tersebut menggambarkan kekhawatiran mengenai kesinambungan kerja ketika kepemimpinan berganti. Dalam komunikasi pemerintah, persoalan serupa dapat terjadi hingga tingkat staf. Pergantian pengelola media, penulis materi, analis komunikasi, atau petugas Media Relations dapat mengubah cara sebuah instansi bekerja meskipun tujuan organisasinya tetap sama. Perubahan personel tentu dapat membawa gagasan baru dan memperbaiki...
Ketika kebijakan mendapat kritik, humas diminta memberikan penjelasan. Ketika program kurang dikenal, humas diminta memperluas publikasi. Namun, apakah humas sudah dilibatkan ketika kebijakan dan program tersebut dirancang? Pertanyaan itu menunjukkan persoalan mendasar dalam fungsi kehumasan pemerintah. Jika keterlibatan humas baru dimulai setelah keputusan dibuat, ruang yang tersedia hanya untuk menjelaskan. Kesempatan untuk membaca kekhawatiran masyarakat,...
Jl. Raya Haji Nawi 9Q, Gandaria Selatan
Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Jakarta 12420
[email protected] | 0818 233 003
@ 2024 PT Govcom Mitra Pemerintah.
All Right Reserved.