Ketika kebijakan mendapat kritik, humas diminta memberikan penjelasan. Ketika program kurang dikenal, humas diminta memperluas publikasi. Namun, apakah humas sudah dilibatkan ketika kebijakan dan program tersebut dirancang?
Pertanyaan itu menunjukkan persoalan mendasar dalam fungsi kehumasan pemerintah.
Jika keterlibatan humas baru dimulai setelah keputusan dibuat, ruang yang tersedia hanya untuk menjelaskan. Kesempatan untuk membaca kekhawatiran masyarakat, mengidentifikasi potensi salah pengertian, dan mengantisipasi risiko komunikasi sudah terlewat.
Humas seharusnya menjadi sumber pertimbangan bagi pimpinan sekaligus penghubung antara keputusan institusi dan pengalaman publik. Peran tersebut membutuhkan akses informasi, kewenangan koordinasi, kemampuan analisis, dan keberanian menyampaikan kondisi yang sebenarnya.
Apa Itu Fungsi Kehumasan Pemerintah
Fungsi kehumasan pemerintah adalah keseluruhan peran komunikasi yang dijalankan institusi publik untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan hubungan dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ruang lingkupnya jauh lebih luas daripada publikasi.
Humas dapat terlibat dalam riset, pemetaan pemangku kepentingan, Media Relations, komunikasi internal, pengelolaan isu, publikasi, hingga evaluasi komunikasi.
Perjalanan sejarah humas di Indonesia juga memperlihatkan bahwa fungsi kehumasan pemerintah terus berkembang mengikuti tuntutan transparansi, perubahan media, dan kebutuhan masyarakat.
Masalah muncul ketika seluruh fungsi tersebut dipersempit menjadi pekerjaan dokumentasi dan produksi konten. Publikasi tetap diperlukan, tetapi hanya merupakan salah satu bagian dari pekerjaan humas.
Ketika kemampuan analitis tidak digunakan, birokrasi kehilangan salah satu sistem peringatan dini yang seharusnya membantu pimpinan membaca respons masyarakat.
Ketika Humas Pemerintah Hanya Menjadi Pelaksana Publikasi
Posisi humas dalam organisasi dapat terlihat dari kapan tim dilibatkan.
Jika humas baru menerima informasi ketika keputusan selesai dibuat, pekerjaannya cenderung reaktif.
Sebagai ilustrasi, sebuah instansi mengubah persyaratan pelayanan. Tim humas baru mendapat informasi beberapa saat sebelum pengumuman.
Waktu untuk memeriksa kejelasan bahasa menjadi terbatas. Petugas pelayanan belum menerima panduan jawaban. Informasi pada media sosial, website, dan petugas lapangan akhirnya tidak sepenuhnya sama.
Keluhan kemudian muncul bukan karena masyarakat menolak kebijakannya, tetapi karena mereka memperoleh informasi yang berbeda.
Keterlibatan humas sejak awal memungkinkan tim mengidentifikasi pertanyaan yang mungkin muncul, menguji kejelasan pesan, menyelaraskan informasi antarunit, dan menyiapkan kanal pelayanan.
Posisi seperti ini yang membuat humas dalam organisasi dan posisi strategisnya di lembaga publik tidak berhenti pada fungsi penyebaran informasi.
Kecepatan komunikasi juga perlu dibarengi akurasi. Risiko ini semakin besar dalam komunikasi pemerintah di era AI, ketika informasi dapat diproduksi dan menyebar lebih cepat daripada proses verifikasinya.
Koordinasi Nasional Tidak Menggantikan Humas Instansi
Kehadiran Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI memperkuat koordinasi komunikasi pemerintah pada tingkat nasional.
Sekretariat Negara pernah menjelaskan Bakom sebagai salah satu penghubung untuk menyelaraskan komunikasi antarkementerian dan lembaga serta membawa suara publik kembali ke pemerintah. Pemerintah juga telah memiliki pengaturan kelembagaan Sekretariat Badan Komunikasi Pemerintah melalui Permensesneg Nomor 9 Tahun 2025. Setneg
Namun, koordinasi nasional tidak berarti seluruh fungsi humas kementerian dan lembaga dapat dipusatkan.
Humas instansi tetap memiliki posisi penting karena memahami substansi kebijakan, proses pelayanan, persoalan teknis, serta karakter pemangku kepentingan pada sektor masing masing. Draft revisi juga menegaskan bahwa koordinasi nasional dan humas instansi memiliki fungsi yang saling melengkapi.
Koordinasi pusat dapat menyelaraskan arah utama.
Humas instansi memastikan pesan tersebut benar secara substansi dan dapat dipahami masyarakat yang menerima dampaknya.
Tanpa pembagian peran yang jelas, publik justru dapat menerima banyak penjelasan dari pemerintah tetapi tidak mengetahui informasi mana yang perlu dijadikan pegangan.
Pranata Humas Tetap Membutuhkan Dukungan Instansi
Penguatan kehumasan pemerintah juga berkaitan dengan pemanfaatan Pranata Humas di masing masing organisasi.
Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat. Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2025 mengatur petunjuk pelaksanaan dan teknis jabatan tersebut, termasuk pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, uji kompetensi, serta hasil kerja Pranata Humas. Regulasi tersebut berstatus berlaku sejak 23 Mei 2025. JDIH Komdigi
Namun, pembinaan profesi secara nasional berbeda dengan pengelolaan pegawai sehari hari.
Instansi pengguna tetap menentukan penugasan, ekspektasi kerja, serta ruang bagi Pranata Humas untuk menggunakan kompetensinya.
Jika pekerjaan hanya diarahkan pada dokumentasi dan publikasi, kemampuan riset, analisis isu, perencanaan, dan rekomendasi komunikasi sulit berkembang.
Penjelasan lebih rinci mengenai posisi tersebut dapat dibaca pada panduan Pranata Humas mulai dari peran, fungsi, tugas, hingga jenjang karier.
Ego Sektoral Menghambat Fungsi Kehumasan Pemerintah
Persoalan berikutnya muncul ketika komunikasi lintas instansi terhambat oleh ego sektoral.
Setiap institusi tentu memiliki mandat dan tanggung jawab sendiri. Namun, masyarakat tidak selalu melihat pemerintah melalui batas organisasi tersebut.
Ketika satu kebijakan melibatkan beberapa lembaga, publik membutuhkan penjelasan yang konsisten.
Masalah muncul ketika data tidak dibagikan, waktu pengumuman berbeda, atau setiap instansi terlalu berfokus pada visibilitasnya sendiri. Masyarakat akhirnya menerima penjelasan yang terpisah bahkan berpotensi bertentangan.
Humas kemudian harus menyelesaikan persoalan komunikasi yang sebenarnya dapat dicegah melalui koordinasi.
Solusinya membutuhkan sumber data yang disepakati, pembagian peran, arsitektur pesan, serta mekanisme penyelesaian perbedaan.
Keberhasilan komunikasi pemerintah seharusnya tidak hanya dilihat dari seberapa sering nama institusi muncul, tetapi dari seberapa jelas masyarakat memahami kebijakan.
Humas Pemerintah Perlu Dekat dengan Pimpinan
Salah satu prinsip yang relevan dari tata kelola komunikasi organisasi adalah akses fungsi komunikasi kepada pengambil keputusan.
Pemerintah tidak perlu meniru struktur perusahaan secara utuh. Namun, masukan humas sebaiknya dapat sampai kepada pimpinan sebelum keputusan diumumkan.
Akses tersebut memungkinkan tim menjelaskan risiko komunikasi, menyiapkan pegawai, membaca respons stakeholder, serta membawa perspektif publik ke dalam proses pengambilan keputusan.
Kedekatan dengan pimpinan bukan berarti humas hanya menguatkan publikasi figur pimpinan.
Nilainya justru terletak pada kemampuan menyampaikan kenyataan yang mungkin tidak nyaman.
Keluhan pelayanan, pertanyaan jurnalis, hasil Media Monitoring, masukan stakeholder, serta hasil riset perlu diterjemahkan menjadi bahan keputusan.
Untuk menjalankan fungsi tersebut, instansi membutuhkan Strakom untuk instansi pemerintah yang menghubungkan masalah, tujuan komunikasi, stakeholder, pesan, kanal, kegiatan, dan ukuran keberhasilan.
Bagaimana Mengukur Humas Sudah Bekerja Strategis
Ukuran kerja humas sering berhenti pada jumlah konten, pemberitaan, tayangan, atau jangkauan.
Angka tersebut tetap berguna, tetapi belum cukup untuk menjelaskan kontribusi humas terhadap kualitas keputusan.
Indikator yang lebih strategis dapat melihat beberapa hal berikut.
- Seberapa sering humas dilibatkan sejak tahap perencanaan kebijakan.
- Seberapa banyak rekomendasi humas yang ditindaklanjuti pimpinan.
- Seberapa cepat pertanyaan kritis masyarakat dapat dijawab secara akurat.
- Seberapa banyak risiko isu dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi krisis.
- Seberapa konsisten informasi antara pimpinan, kanal resmi, dan petugas pelayanan.
- Seberapa jauh komunikasi membantu masyarakat memahami atau menggunakan layanan.
Pengukuran tersebut membutuhkan data.
Karena itu, riset dan audit komunikasi bukan pekerjaan tambahan. Keduanya menjadi infrastruktur yang membantu humas membandingkan fungsi yang seharusnya dijalankan dengan praktik yang benar benar terjadi di organisasi.
Budaya Asal Bapak Senang Menutup Peringatan Dini
Peran strategis humas sulit berjalan jika pimpinan hanya menerima informasi yang menyenangkan.
Kritik dapat dikesampingkan. Keluhan dianggap sebagai gangguan. Laporan menonjolkan capaian tetapi tidak menjelaskan kelemahan atau risiko.
Situasi seperti ini membuat fungsi kehumasan kehilangan manfaatnya sebagai sistem peringatan dini.
Persoalan tersebut perlu dibaca sebagai persoalan tata kelola, bukan asumsi bahwa kondisi yang sama terjadi pada seluruh instansi.
Pimpinan perlu membedakan penyampaian masalah dengan ketidakloyalan.
Sebaliknya, tim humas juga memiliki tanggung jawab menyampaikan fakta secara profesional. Temuan harus dilengkapi bukti, dampak terhadap organisasi, serta pilihan tindakan yang dapat dipertimbangkan.
Humas yang hanya mengatakan apa yang ingin didengar pimpinan mungkin terlihat aman dalam jangka pendek.
Namun, organisasi kehilangan kesempatan mengetahui masalah sebelum masalah tersebut masuk ke ruang publik. Draft awal maupun revisi sama sama menempatkan budaya ABS sebagai hambatan terhadap fungsi peringatan dini humas.
Fungsi Kehumasan Pemerintah sebagai Bagian dari Tata Kelola
Pada akhirnya, penguatan humas pemerintah bukan hanya persoalan memperbaiki konten atau menambah kanal komunikasi.
Persoalannya menyentuh tata kelola.
Apakah humas memperoleh akses informasi?
Apakah masukan publik dapat mencapai pimpinan?
Apakah antarunit memiliki sumber data yang sama?
Apakah Pranata Humas diberi ruang menjalankan fungsi analitis?
Apakah organisasi memiliki mekanisme untuk menyampaikan kabar buruk sebelum berubah menjadi krisis?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab sebelum instansi menambah kegiatan publikasi.
Govcom melihat penguatan fungsi kehumasan pemerintah perlu dimulai dengan membaca kondisi organisasi secara jujur. Riset dan audit komunikasi dapat membantu menemukan kesenjangan antara struktur formal, proses kerja, kompetensi, kebutuhan pimpinan, dan pengalaman publik.
Temuannya kemudian dapat menjadi dasar penyusunan Strakom, penguatan koordinasi, pengembangan kapasitas Pranata Humas, hingga sistem mitigasi risiko komunikasi.
Jika instansi Anda ingin mengukur seberapa dekat fungsi kehumasan dengan proses pengambilan keputusan, Govcom dapat membantu memetakan kondisi tersebut dan menyusun langkah penguatannya.
Humas yang kuat bukan hanya membantu pemerintah menjelaskan keputusan.
Humas yang kuat membantu pimpinan memahami kenyataan sebelum kenyataan tersebut berubah menjadi krisis.
